JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kementerian Agama (Kemenag) berencana mengambil alih seluruh pengurusan umroh yang selama ini dikelola oleh perusahaan travel. Rencana itu ditolak DPR.
"Pertama. Saya menolak rencana itu. Artinya, nggak setuju karena belum ada tanda-tanda kemampuan Departemen Agama mengelola haji. Setiap satu tahun sekali itu aja nggak mampu, apalagi umroh yang setiap saat. Saya melihat Depag tidak punya kemampuan melayani, melindungi dan membimbing, karena itu yang paling penting," ujar anggota Komisi VIII Khatibul Umam Wiranu di gedung DPRRI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2015).
Menurut Khatibul, dalam urusan Haji saja Kemenag masih menyisakan sejumlah kelemahan. Salah satunya, kementerian tersebut tidak punya kemampuan manajerial.
"Pertama terkait pengelolaan. Kedua, menyangkut manajemen keuangan haji," ungkapnya.
Politisi Demokrat ini pesimis Kemenag sanggup mengelola umroh secara profesional.
"Cara mengelola keuangan haji yang Rp 70 triliun aja nggak mampu. Apalagi Umroh. Padahal kalau umroh itu keuangannya lebih besar lagi, kan setiap saat," tukasnya.(yn)
