JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPP Hanura Syarifuddin Sudding menilai bahwa setahun pemerintahan Jokowi-JK masih menuai masalah dari semua aspek kehidupan. Terlebih lagi, kata dia, khususnya dalam hal urusan ekonomi.
"Ekonomi birokrat industri hampir semua masih jadi masalah," kata Sudding di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (19/10/2015).
Hanya saja, saat ditanya apakah reshuffle jilid kedua perlu dilakukan melihat kondisi pemerintahan Jokowi yang belum maksimal,Sudding sendiri menjawab hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.
"Persoalan reshuffle kan hak prerogatif Presiden. Yang jelas masyarakat butuh perbaikan yang sekarang memang lagi carut marut. Kalau memang kebutuhan dan memperbaiki bangsa harus segera dilakukan," paparnya. (iy)
