Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Kamis, 22 Okt 2015 - 15:13:46 WIB
Bagikan Berita ini :

Setujui PMN, Effendi Simbolon Minta KPK Periksa Anggota Komisi VI

1Effendi-Simbolon.JPG
Effendi Simbolon (Sumber foto : Indra Kusuma/ TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politisi PDIP Effendi Simbolon mengeluarkan perkataan yang mengejutkan. Dirinya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seluruh anggota Komisi VI DPR RI yang telah menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurutnya, persetujuan PMN ini sangatlah tidak logis di tegah keuangan Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan.

"Logikanya APBN kita sedang mengalami devisit. Ko, bisa-bisanya mereka (Komisi VI) memberikan persetujuan PMN," kata Effendi di kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (22/10/2015).

Menurut anggota Komisi I DPR ini, dengan dikeluarkan PMN ini sama saja dengan menguras uang rakyat, yang belum terlihat keuntungannya apa dengan menambahkan modal untuk perusahaan pelat merah tersebut.

Dirinya juga meminta agar pembahasan PMN ini dibawa ke sidang Paripurna. Agar semua Fraksi di DPR mengetahui latar belakang penambahan modal untuk BUMN itu.

"Jangan di Komisi dong bawa ke Paripurna, kita butuh clear masalah PMN. Kita sedang kekurangan uang ko bisa, disetujui seharusnya tidak. Proyek yang sudah di resmikan saja harus di tunda karena kita kekurangan uang," tegasnya.

Seperti diketahui pada tahun 2016, sebanyak 22 BUMN diusulkan mendapat suntikan modal sebesar Rp 31,318 triliun, terdiri atas Rp 28,75 triliun dalam bentuk tunai dan Rp 629,5 miliar non tunai.

BUMN yang mendapat suntikan PMN tunai yaitu PT PLN sebesar Rp 10 triliun, PT Hutama Karya sebesar Rp 3 triliun, PT Wijaya Karya Rp 3 triliun, PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun, PT Pembangunan Perumahan (PP) Rp 2 triliun, Perum Bulog Rp 2 triliun, PT Krakatau Steel Rp 1,5 triliun.

Selanjutnya PT Jasa Marga Rp 1,25 triliun, PT Industri Kereta Api Rp 1 triliun, sedangkan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Barata Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Askrindo, Perum Jamkrindo dan PT Bahana PUI masing-masing Rp 500 miliar.

Adapun BUMN yang mendapatkan PMN non tunai meliputi PT Krakatau Steel sebesar Rp 956,49 miliar, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Rp 692,5 miliar, PT Pelni Rp 564,8 miliar, Perum Perumnas Rp 235,41 miliar, PT Perkebuna Nusantara VIII Rp 32,78 miliar, PT Amarta Karya Rp 32,15 miliar, PT Perikanan Nusantara Rp 29 triliun, PT Perkebunan Nusantara I Rp 25 triliun.(yn)

tag: #pmn  #bumn  #kpk  #effendi simbolon  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Meningkat

Oleh Tommy
pada hari Senin, 25 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Jumlah kasus positif Covid-19 Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri meningkat. Hingga Senin (25/5) terdapat 872  WNI terkonfirmasi dan 48 orang di antaranya ...
Berita

IDI Ingatkan Lonjakan Kasus Covid Pasca Idulfitri

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pasca Hari Raya Idulfitri. Hal itu bisa terjadi sebab, ...