Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Kamis, 22 Okt 2015 - 18:41:28 WIB
Bagikan Berita ini :

PPATK Minta Pansus Pelindo II Petakan Rekening yang Akan Ditelusuri

58PANSUS_PELINO-BPK_6.jpg
Rapat Pansus Pelindo II (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf meminta Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II untuk memetakan rekening yang akan ditelusuri dalam kasus Pelindo II.

Dalam rapat tersebut Yusuf menyarankan agar adanya identifikasi terlebih dahulu terhadap perusahaan dan nama-nama yang akan ditelusuri dalam transaksi rekening mencurigakan terkait Pelindo II.

"Tadi di forum kami menyarankan supaya fokus, apa yang mau diambil ‎apa yang mau dicari. Karena surat Bareskrim Polri pertama sangat global menyebut ada 30 nama individu dan 20 perusahaan sementara yang akan dibahas terkait masalah mobile crane," ujar Muhammad Yusuf di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Lanjutnya, agar tahu rekening mana saja yang harus ditelusuri, maka ada kesepakatan untuk minta masukan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terlebih dahulu.

"Sehingga tadi kita sepakat, nanti Pansus akan tanyakan ke BPK karena BPK melakukan audit terhadap perusahaan itu," ungkapnya. (mnx)

tag: #kasus Pelindo II  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...