
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Jika benar, inilah skandal diplomatik Indonesia paling heboh. Sebuah konsultan Singapura disebut membayar peloby di Las Vegas sebesar USD 80.000 atau sekitar Rp 1 miliar guna membantu Presiden Jokowi mengakses Gedung Putih.
Melalui artikel berjudul 'Menunggu di Loby Gedung Putih', Dr. Michael Buehler, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara pada School of Oriental and African Studies di London memaparkan hal tersebut di situs New Mandala, http://asiapacific.anu.edu.au, pada Jumat (6/11/2015).
"Sebuah dokumen bertanggal 8 Juni 2015 yang dibuka Kementerian Kehakiman AS 17 Juni 2015 berisi perjanjian antara konsultan Singapura, Pereira Internasional PTE LTD dengan R & R Partners, Inc. Las Vegas senilai USD 80.000," papar Buehler.
R & R Partners adalah konsultan yang melakukan loby kepada Gedung Putih berkaitan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Washington DC bulan Oktober 2015 lalu. Berdasarkan perjanjian itu pembayaran oleh Pereira dilakukan empat kali dalam periode 15 Juni hingga 1 September 2015.
Kontrak itu diteken oleh Sean Tonner selaku President R&R Partners, and Derwin Pereira atas nama Pereira International. Kontrak juga mengidentifikasi sosok konsultan yang dimaksud, yaitu Morgan Baumgartner, selaku Executive Vice President and General Counsel R&R Partner's.
Hanya saja Buehler mengaku kontrak Periera dengan R & R Partners sama sekali tidak menyebut ada kaitannya dengan Menkopolhukam Luhut B Panjaitan yang berkunjung ke Amerika bulan Maret 2015. Namun Buehler meyakini kedekatan Luhut dengan Pereira, mantan wartawan The Straits Times.
"Namun, tak ada bukti bahwa Luhut-lah yang memerintahkan Pereira untuk membayar R&R Partner’s sebesar USD 80,000 atas jasa lobinya," ungkap Buehler. Hanya saja Periera yang beberapa kali mewawancarai Luhut, memasang foto Menkoplohukam dalam situsnya.
Buehler mengungkapkan penggunaan jasa konsultan disebabkan adanya ketidakharmonisan antara Luhut dengan Menlu Retno Marsudi serta rendahnya kemampuan loby diplomat Indonesia di AS. Selain itu, kehadiran Presiden Jokowi 80 menit di Gedung Putih dinilai tidak banyak yang dihasilkan.(ris)