Jakarta
Oleh Diyah Kusumawardhani pada hari Rabu, 25 Nov 2015 - 14:52:46 WIB
Bagikan Berita ini :
Kasus Korupsi UPS

Setelah Diperiksa Bareskrim, Lulung Yakin Sebentar Lagi Ahok Jadi Tersangka

63haji-lulung-4.jpg
Abraham Lunggana (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Haji Lulung) merasa yakin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS).

Keyakinan tersebut muncul seusai dirinya diperiksa ulang sebagai saksi di Bareskrim Polri atas dua orang tersangka kasus korupsi UPS, Fahmi Zulfikar dan M Firmansyah. Saat diperiksa, ia mengaku diberi enam pertanyaan oleh penyidik.

"Mereka tanya kalau kasus UPS tidak masuk KUA-PPAS, boleh enggak Pemprov DKI sebagai pelaksana anggaran melakukan lelang," ujar Lulung, Rabu (25/11/2015).

Lulung menjelaskan, eksekutif tak boleh melakukan lelang. Ia melanjutkan, jika kemudian UPS bisa masuk ke dalam anggaran, berarti ada "tangan jahil" di eksekutif.

"Mungkin oknum di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). BPKAD kan yang memberi nomor rekening, sedangkan yang mengizinkan lelang dan mengadakan biaya lelang adalah Gubernur," ujar Lulung.

Sehingga, menurut Lulung, hal ini semakin mengarah kepada Ahok yang dinilainya menjadi yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini.

"Semakin terang benderang bahwa yang paling bertanggung jawab itu adalah Gubernur. Makanya saya bilang, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sudah dapat diduga menjadi tersangka," tambahnya.

Lulung bahkan membandingkan lamanya waktu ketika ia diperiksa oleh Bareskrim yang hanya menghabiskan waktu selama setengah jam, daripada lamanya waktu Ahok ketika diperiksa. Sehingga, menurut Lulung, penetapan Ahok sebagai tersangka tinggal menunggu penyataan dari polisi. (mnx/Kmps)

tag: #dprd-dki  #haji-lulung  #korupsi-ups  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Semar Institut: Kritik Adalah Hak Demokratis, tetapi Membubarkan Diskusi Bukan Tradisi Intelektual

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 16 Jun 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur Eksekutif Semar Institut, Tunjung Budi, menyayangkan tindakan sejumlah mahasiswa yang membubarkan forum diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas ...
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...