JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo menegaskan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) agarmendukung kebijakan politik negara dan tidak melakukan politik praktis.

"Politik TNI adalah politik negara. TNI berpijak pada kebijakan negara. Semua yang dilakukan negara adalah untuk rakyat," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2016, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12/2015).

Jokowi juga menegaskan bahwarantai komando di tubuh TNI hanya satu. Tegak lurus, loyalitas, dan ketaatan TNI hanya pada Presiden sebagai panglima tertinggi TNI.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan dalam membangun kekuatan pertahanan, Indonesia harus memenuhi alutsista secara terpadu di laut, darat, udara. Sebab,hampir semua negara berlomba memajukan teknologi pertahanan.

"Bangun postur TNI yang kokoh dengan alutsista modern. Modernisasi dilakukan untuk imbangi kemajuan jaman. Mandiri dengan kurangi impor dan kembangkan industri pertahanan nasional kita," katanya.

Presiden juga meminta seluruh pimpinan TNI untuk meningkatkan kapasitas prajurit yang profesional dan terlatih.

Di tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, seperti dilaporkan Antara, mengatakan, kesatuan komando harus terus terwujud dan loyalitas kepada Presiden.

"TNI pernah hancur karena ikut politik praktis pada masa lalu. TNI tidak boleh ikut politik apapun juga, kecuali politik negara," katanya.

Politik negara, kata Panglima TNI, loyalitas tegak lurus kepada Panglima Tertinggi yakni Presiden RI. Loyalitas kita hanya kepada Presiden RI. Bagi TNI itu benang merah tidak boleh terbantahkan. Saya jamin loyalitas TNI yang paling tinggi, tegas Gatot.

Rapim TNI 2016 diikuti 182 Pati TNI, yang terdiri dari Panglima Komando Utama (Pangkotama), Kepala Dinas, Kodiklat, Sesko, Asisten, Kemhan, Bakamla, BNPB, Wantannas, dan Kemko Polhukam. (iy)