Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 23 Des 2015 - 18:53:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Anggota FPAN Ngotot Jokowi Harus Copot Menteri Rini

14Teguh-Juwarno-sahlan.jpg
Teguh Juwarno (Sumber foto : Sahlan Ake/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Panitia Khusus (Pansus) PT Pelindo II telah menyampaikan hasil kinerja penyelidikannya terhadap permasalahan yang terjadi di perusahaan BUMN tersebut dalam sidang Paripurna beberapa waktu lalu.

Dari hasil kerja Pansus diketahui adanya persoalan besar yang terjadi di Pelindo II. Tak hanya itu, Pansus juga merekomendasikan agar segera mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno mengatakan, adanya rekomendasi itu membuktikan bahwa Pansus Angket Pelindo II bekerja secara objektif.

"Rekomendasi yang disampaikan dan ditetapkan dalam Paripurna harus dilaksanakan oleh Presiden karena mengikat secara ketatanegaraan," kata Teguh di kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/12/2015).

Seharusnya, kata Teguh, apa yang direkomendasikan DPR, yaitu Pansus Pelindo II untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno bisa diwujudkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dan setiap pernyataan-pernyataan dari siapapun seyogyanya harus menghormati apa yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh DPR," tandasnya.(yn)

tag: #pan  #pansus-pelindo-ii  #rini-soemarno  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...