Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Jumat, 31 Okt 2014 - 13:13:42 WIB
Bagikan Berita ini :
Tak Boleh Gunakan Nusantara II

Trimedya Minta Sekjen DPR Diganti

73Trimedya Panjaitan 003.jpg
Trimedya Panjaitan (Sumber foto : Teropong Senayan/Mulkan Salmun)

JAKARTA--Nyaris gigit jari, akhirnya anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tetap bisa menggelar Sidang Paripurna membentuk DPR Tandingan di ruang KK. Namun mereka sempat kesal dan emosi akibat ruang Nusantara II terkunci.

Trimedya Panjahitan, politisi PDIP tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Sambil bersungut-sungut politisi menuding pihak Setjen sebagai biang kerok. "Saya kecewa ga ngasih ruangan (paripurna) untuk dipakai. Kita minta Sekjen diganti aja," kata Trimedya di gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/10/14).

Bisa jadi baru kali ini anggota DPR dilarang menggunakan ruangan untuk sidang. Inilah yang dialami anggota DPR periode 2014-2019 dari KIH. Mereka berasal dari PDI Perjuangan, Hanura, PKB, Nasdem, dan PPP yang hendak membentuk DPR Tandingan.

Tampak terlihat beberapa anggota DPR dari KIH ini sibuk bermain gadgetnya, dan ada juga yang membahas tentang mosi tidak percaya sambil berharap pintu dibuka. Tak lama berselang, beberapa anggota dewan mendapat kabar bahwa mereka tidak diizinkan untuk menggelar rapat. Sontak para anggota dewan ini kesal, dan mencacimaki Sekjen DPR.(ris)

tag: #anggota dpr fraksi PDIP  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...