JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menurut anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan bahwa per 31 Desember 2015, posisi utang pemerintah Indonesia telah mencapai lebih dari Rp3.000 triliun.

Menyikapi kondisi utang Indonesia tersebut, lanjut dia, sebagian besar kalangan memandang posisi tersebut sebagai “lampu merah”.

"Bahkan, tidak sedikit yang bilang jika posisi utang tersebut akan membawa Indonesia ke jurang kebangkrutan. Apalagi sebagian di antaranya memiliki tenor jangka panjang dan memiliki bunga komersil," ujar dia pada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (10/02/2016).

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa berdasarkan laporan dari Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan, Kemenkeu, posisi utang Indonesia terdiri dari Pinjaman sebesar Rp752 triliun dan Surat Utang Negara (SBN) sebesar Rp2.347 triliun.

"Posisi utang ini akan menjebak nilai tukar rupiah ke posisi paling dalam. Lebih-lebih ketika the fed akan menaikan suku bunganya," terang dia.

Tak hanya itu, lanjut dia, Pemerintah yang jor-joran menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai APBN 2016 adalah pemerintah yang secara sadar sedang menjerumuskan 250 juta rakyat Indonesia ke jurang kebangkrutan dan penguasaan asing.

"Saat ini, penerbitan SBN yang mencapai lebih dari Rp2.000 triliun menjadi pintu masuk kepemilikan asing terhadap kekayaan nasional," ungkap dia.

Saat ini, terang dia, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan debt service ratio (DSR) masing-masing sebesar 32,9 persen dan 46,2 persen.

Itu artinya, angka tersebut masih cukup tinggi dan terus menggerus penerimaan negara dari ekspor. Penerimaan ekspor hanya habis untuk bayar utang (belum termasuk bunga-red).

Tidak masuk akal memang. Ketika penerimaan negara dari ekspor terus menurun, pemerintah malah menumpuk utang, tandas dia.

Akal sehat di manapun tidak bisa menerima tindakan itu. Mestinya yang dilakukan adalah melakukan penghematan, dan bukan justru menambah utang yang akan menjadi beban bertahun-tahun, sindir dia.

"Saya meminta pemerintah untuk memperhatikan secara serius posisi utang Indonesia, termasuk proporsi utang swasta yang mencapai 167 miliar dollar—jauh lebih tinggi dari utang luar negeri pemerintah. Selain itu, pemerintah juga jangan jor-joran mengobral SBN yang menjadi pintu masuk kepemilikan asing atas bangsa ini. Pemerintah ini diamahkan untuk “kerja…kerja…kerja” mencari terobosan. Bukan ngoyo, lalu mencari jalan pintas dengan berhutang," ucapnya. (Icl)