JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Perhimpunan Kedaulatan Rakyat (PKR) Khalid Zabidi mengatakan berbagai paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK ternyata tidak cukup jitu dan gagal dalam mengatasi berbagai tantangan krisis yang mendera Indonesia.

"Kebijakan ekonomi yang sudah 10 kali dikeluarkan, belum mampu menaklukkan krisis. Bahkan berada di tebing yang makin menakutkan lagi. Ribuan buruh di-PHK, bahkan investor sudah tidak percaya lagi dengan paket ekonomi yang dikeluarkan," ujar Khalid saat acara diskusi bertajuk "Reshufle Kabinet; Mengembalikan Kepercayaan Publik di Menteng, Jakarta, Minggu (14/2/2016).

Saat ini, lanjut Khalid, masyarakat tengah menunggu gebrakan yang lebih konkret dari pemerintah. Menurutnya, masyarakat saat ini tengah gelisah dengan berbagai ketidakpastian yang ditunjukkan pemerintah.

"Ini sudah satu tahun lebih berkuasa. Begitu banyak janji yang tidak terealisasi. Sebenarnya, Kendala pertama persoalan bangsa ini ada di istana sendiri. Bagaimana Jokowi mengelola kekuasaannya. Pemerintahan Jokowi maju mundur," ujar

Khalid menilai berbagai ketidakpastian pada pemerintah disebabkan kurangnya sinergitas antar menteri di kabinet. Sehingga, ucap Khalid, presiden perlu segera melakukan reshufle kabinet jilid II.

"Ketika reshuffle jilid I, kepercayaan publik sempat meningkat kembali. Namun di tengah jalan, kepercayaan publik kembali merosot. Setiap ada kepentingan, antar sektor kementerian ini jalan sendiri-sendiri. Antar menteri saling berhadapan. Kadang berhadapan dengan paket ekonomi yang sedang berjalan," ujarnya.

Perhimpunan kedaulatan rakyat menekankan hal tersebut. Sehingga salah satu rekomendasi Perhimpunan Kedaulatan Rakyat perlu lakukan reshuffle besar-besaran untuk menyelamatkan indonesia dari krisis ini." (Icl)