Semua sudah tahu bahwa skandal pembelian lahan RS Sumber Waras itu menyebabkan kerugian kepada Negara sebesar Rp 191 Miliar seperti Audit BPK.

Tapi kenapa KPK tidak segera bertindak seperti yang pernah di lakukan oleh KPK terhadap Gubernur, Walikota dan Bupati lainnya? Pertanyaan ini menggelayut di setiap kepala publik yan sadar dan prihatin atas kasus korupsi yang mewabah di negeri ini.

Adakah diskriminasi yang di lakukan oleh KPK dalam skandal pembelian lahan RS Sumber Waras jika di banding dengan track record KPK terhadap sejumlah kepala daerah? Kalau apa yang di lakukan KPK sekarang nampaknya, iya.

Konon sesumbar dari sejumlah info bahwa Ahok yang bertanggung jawab atas kasus Sumber Waras di back up Istana? Apa iya?

Tapi kenapa Istana diam atas tudingan suara-suara yang gemuruh di media sosial bahwa ada deal antara KPK dengan Istana untuk melindungi Ahok? Mestinya Istana menjawab, jika tidak maka romur itu akan di anggap benar.

Tapi pernah terungkap bahwa seorang Wantimpres, yang juga adalah pernah menjadi tokoh judi berada di pusaran kasus Sumber Waras itu, yang selalu beri masukan yang menyesatkan kepada Istana, sehingga Istana pun seolah di anggap melindungi si aktor utama skand lahan RS Sumber Waras.

Nah Publik belum melihat si Wantimpres tersebut di panggil oleh KPK untuk di periksa dan di dengar keterangannya. Sebenarnya mata rantai skandal pembelian lahan RS Sumber Waras itu di putus dari sini. Sehingga KPK tanpa beban memeriksa Gubernur DKI dan menjawab rumor selama ini bahwa sebenarnya ISTANA TIDAK BERMAIN.(*)

TeropongKita adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongKita menjadi tanggung jawab Penulis.