JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, demo besar-besaran sopir taksi konvensional merupakan buntut dari ketidakharmonisan antara Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Demo kemarin ini adalah wujud ketidaksinkronan antara Kemenkominfo dan Kemenhub dengan janji Jokowi, yang sesuai dengan nawacita, pemerintah harus hadir. Sehingga kami mengimbau Jokowi untuk hadir memberikan kebijakan kepada kedua Kementrian ini. Dimana dua Kementerian ini tidak bisa sinergi," kata Agus di Komlek Parlemen, Senayan, Rabu (23/3/2016).

Menurutnya trasportasi online (daring) saat ini sangat disukai oleh masyarakat. Namun dari sisi UU, transportasi online ini memang melanggar peraturan yang ada. Maka dari itu, pemerintah harus mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Sebenarnya masalah ini tidak terlalu pelik, bisa diselesaikan, yang penting dua Kementrian itu benar-benar sinergis," katanya.

Seperti diketahui, tuntutan pendemo yang merupakan para sopir taksi konvensional menuntut pemerintah untuk menghentikan Grab Car dan Uber Taxi. Karena, para supir taksi konvensional ini menilai keberadaan taksi online sangat merugikan. (mnx)