JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah berencana merampingkan kementerian dan lembaga yang dinilai memiliki fungsi dan wewenang yang tumpang tindih.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, pemerintah akan merasionalisasi 1 juta PNS yang dinilai kurang produktif dan kompeten.

Menangapi hal ini, anggota DPR dari Fraksi NasDem Muchtar Luthfi A Mutty menilai, hal ini akan menjadi persoalan baru di masyarat terutama meningkatnya penganguran.

"Menata birokrasi itu domain eksekutif, pemerintah. Mereka tahu kondisi birokrasi saat ini. Tapi kalau 1 juta bukan sedikit. Ini bisa menambah pengangguran dan angka kemiskinan. Marilah menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Tidak bisa eksekutif sepihak, ini harus dibicarakan dengan legislatif," kata Luthfi di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/6/2016).

Anggota Komisi II DPR ini menilai wacana ini akan menjadi hambatan di DPR. Pasalnya, dewan melihat wacana ini akan menambah persoalan baru bagi pemerintah.

"Tidak bisa serta merta jumlah segitu DPR mendukung, saya kira akan menemui hambatan di DPR. Kalau itu bertahap, melalui pensiun misalnya itu bisa dibahas," katanya.

Menurutnya pemerintah harus mencari solusi untuk penyelesai birokrasi. Pasalya, dengan pemecatan 1 juta PNS sudah masuk dalam masalah nasib orang.

"Jangan kita menyelesaikan masalah hanya memindahkan masalah. Kita mau birokrasi kita efisien dan profesional. Tapi kita mau menimbulkan masalah baru yang biayanya bisa lebih besar nanti," tandasnya.(yn)