JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Arteria Dahlan, anggota DPR dari F-PDIP menuding meroketnya harga daging akibat ulah pemerintahan SBY dulu. Tuduhan itu membuat politikus Partai Demokrat pun angkat bicara.

Anggota DPR dari F-Demokrat Herman Khaeron membantah tuduhan tersebut.

Menurutnya, kenaikan harga daging memang sudah terjadi sebelum bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri saja.

"Sangat salah jika ada yang menyalahkan bahwa ini warisan pemerintah sebelumnya, karena di pemerintahan SBY untuk pencapaian swasembada 5 komoditas pangan pokok seperti beras, jagung, kedelai, daging dapi, dan gula, tertata dengan baik dan ada roadmapnya," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/6/2016).

Menurut Wakil Komisi IV ini, pada zaman SBY setiap tahun dievaluasi dan secara khusus untuk sapi dan kerbau tahun 2011 ada sensusnya, sehingga sangat terukur berapa kemampuan dalam negeri memenuhi konsumen yang setiap tahunnya butuh daging sapi kurang lebih 500 ribu ton, dan berapa harus diimpor.

"Progresnya jelas, setiap tahun impor turun terus dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan impor, itupun terbatas karena tujuannya swasembada," ucapnya.

Sementara itu, tutur Herman, pemerintahan saat ini hanya fokus di bidang pangan padi, jagung, dan kedelai, sehingga pencapaian swasembada daging sapi rencana strategis (Renstra)-nya tidak jelas lagi dan impor sangat bebas, namun ironisnya justru harga tidak stabil dan relatif stabil pada harga yang tinggi.

"Ini mestinya menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi, tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya, karena berlaku harga saat ini tergantung pada bagaimana pemerintah saat ini mampu mengelola komoditas pangan pokok dan strategis yang menjadi hajat hidup masyarakat banyak ini dengan baik, dengan tidak mengabaikan spirit swasembada," tandasnya.(yn)