JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui birokrasi di lingkungannya saat ini masih belum beres, hampir semua pembelian tanah mengalami masalah.

"Hampir semua pembelian tanah nggak beres, jadi kayak ada mafia tanah. Yang baik-baik nggak mau kasih komisi, bolak-balik diping-pong," kata Ahok di Jakarta, Senin (13/6/2016).

Dia menyatakan, tanah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pembangunan taman perumahan bermasalah pembeliannya. Hampir semua pembelian tanah, pembebasan lahan semua bermasalah.

"Apalagi saya buat peraturan baru, dimana transfer mesti ke nama orangnya. Langsung lambat nggak bisa beli, takut yang punya nggak mau kasih komisi. Memang bukti susah ditemukan tapi dilihat dari perangainya kelihatan," tegas Ahok.

Menurut Ahok, susah untuk melakukan pembuktian karena banyak alasan yang dibuat dan bertujuan menakut-nakuti. Salah satunya adalah kasus lahan pembangunan rumah sakit Sumber Waras.

"Kasus Sumber Waras, nggak salah saja diproses, apalagi sudah ada nota dinas mengatakan 'ini nggak bisa dibeli pak karena kekurangan surat keterangan ini’. Tapi kalau lewat calonnya lancar saja semua tuh. Tanah kita yang 'dikemplang’ saja bisa dibayar kok," kata Ahok.

Sebelumnya Ahok menantang akan melakukan pembuktian terbalik terkait kasus Rumah Sakit Sumber Waras. "Saya sudah berani tantang untuk melakukan pembuktian terbalik seluruh pejabat. Itu baru benar dan ada undang-undangnya," katanya.

Ahok mengatakan terkait kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang dikaitkan dengan dirinya adalah fitnah menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

"Jangan asal ngomong deh, kita ada PPATK, bukti aliran dana seluruh pejabat ,gaya hidupnya, mobilnya, rumahnya, kita buka saja dan jangan fitnah-fitnah," kata Ahok.

Menurut dia, desain bangunan Rumah Sakit Kanker Sumber Waras sudah ada dan tinggal dibangun. Skema pendanaannya bisa memakai kewajiban pengembang atau APBD. Tapi kalau menggunakan APBD tidak mungkin karena pembangunannya 2,5 tahun tidak boleh menggunakan tahun jamak.

Ahok mengatakan, karena masa jabatannya sebagai Gubernur DKI berakhir pada Oktober 2017, maka pembangunan rumah sakit itu tidak boleh menggunakan anggaran tahun jamak. "Kita cari swasta karena bangunannya mahal hampir Rp1 triliun.Ada 1.000 ranjang dan apartemennya di lahan 3,6 hektare," kata dia. (plt/ant)