JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Keinginan pemerintah untuk melebur semua BUMN menjadi satu (super holding) yang penanggungjawabnya langsung di bawah presiden dikritik anggota DPR.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, dengan adanya holding tersebut, pihaknya beranggapan belum tentu dapat memberikan efek domino yang positif bagi masyarakat.

"Yang berhubungan dengan fungsi dari BUMN itu sendiri harus memberikan satu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Masyarakat harus bisa mendapatkan keuntungan yang besar, dengan adanya holding itu," tandas Bambang di Jakarta, Rabu (17/8/2016).

"Masalahnya sampai dengan detik ini, pemerintah belum bisa menyajikan, memperhitungkan dengan akurat tentang holding ini apakah efektifitasnya bagus atau tidak, Mesti dihubungkan secara detail, jangan hanya bicara lisan," sambung dia.

Diakuinya, terkait holding BUMN tersebut, Komisi VI belum diberi penjelasan secara detail oleh pemerintah

"Hingga kini belum ada info resmi dari pemerintah. Dalam artian info secara perhitungan yang akurat," ungkapnya.

Dia menegaskan, dengan adanya holding tersebut belum tentu memberikan satu keuntungan.

"Hingga saat ini sinergi BUMN pun tidak jalan, kalau holding diambil alih presiden, malah hancur, dibawah menteri saja lagi dalam managemen bisnis korporasi saja gagal. Apalagi di bawah presiden, Ngurusi pengangkatan menteri saja malah salah, apalagi ngatur Holding," sindirnya.(yn)