JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Meski baru beberapa bulan menjabat sebagai Menteri Politik Hukum dan Keamanan, namun Wiranto mampu menilai Pemerintahan Jokowi-JK secara obyektif. Menurutnya, Jokowi-JK sudah memberikan kontribusi yang paling cepat bagi negara, dibanding era Presiden Suharto, BJ Habibie, dan Abdurahman Wahid (Gusdur).
Menurutnya, dua tahun pemerintahan Jokowi-JK sudah sangat konsisten dan serius untuk menjalankan program Nawacita yang berbasis kepada keadilan, kesejahteraan, dan keamanan bagi rakyat Indonesia.
"Tujuh belas tahun lalu, tatkala saya memimpin Menkopolhukam, kondisi lingkungan belum secepat ini, belum sedinamis ini, belum sekompleks ini. Tapi ternyata pemerintahan saat ini mampu untuk mencoba beradaptasi dengan perubahan lingkungan," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Selain itu, Wiranto menyatakan, pemerintahan saat ini mampu mengambil inisiatif untuk terus mengeluarkan kebijakan yang strategis, meskipun menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Contohnya, kata Wiranto, reformasi hukum yang belakangan menjadi sorotan untuk menertibkan praktek pungutan liar (Pungli) disetiap lembaga ataupun institusi negara. Bagaimana pun, lanjut dia, hukum harus ditegakkan agar menghadirkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
"Tatkala hukum tidak bisa ditegakan yang terjadi adalah ketidakteraturan, kesemrawutan, dan ketidakpastian dan berujung ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan kepada pemerintah," jelasnya.
Kendati demikian, lanjut Wiranto, dalam persoalan hukum memang harus banyak yang diselesaikan dengan mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat. Salah satunya yakni, pemberantasan soal penyelundupan yang bila dibiarkan menganggu roda ekonomi nasional.
"Oleh karena itu Presiden sudah menginstruksikan tahap pertama. Dengan istilah sapu bersih pungutan liar se-Indonesia yang sudah meresahkan dan mengganggu kehidupan masyarakat," ucapnya.
Ketua Umum Partai Hanura ini pun menegaskan, pemerintah pada intinya serius menangani kegusaran yang ada di masyarakat.
"Bukan kebijakan yang penuh pencitraan, bukan. Tapi kebijakan yang aplikatif, konsisten, dan berkelanjutan," ujarnya. (plt)
