JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah melalui Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menerapkan e-government di seluruh pemerintah daerah pada 2017.

Anggota Komisi II DPR, Hetifah Sjaifudian mengatakan sebelum pemerintah menerapkan program tersebut sebaiknya menyediakan fasilitas akses internet terlebih dahulu di daerah-daerah yang belum ada internet.

"Misalnya daerah-daerah di perbatasan, pedalaman, dan kepulauan, berikan mereka persamaan akses terlebih dahulu sebelum dituntut menerapkan e-government," kata Hetifah di gedung DPR RI,Jakarta, Kamis (27/10/2016).

"Akses universal terhadap Internet di Indonesia belum sepenuhnya terwujud karena masih banyak daerah yang belum terhubungkan dengan teknologi informasi bahkan masih banyak yang belum teraliri listrik," jelasnya.

Selain itu, ia sangat mendukung program e-goverment karena dapat mengurangi praktik pungli. Untuk itu ia meminta agar ada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat mendukung program tersebut.

"Penggunaan teknologi digital bisa membantu memperbaiki pelayanan publik dan mengurangi pungli, tapi kunci utama adalah pada kemauan dan kapasitas manusia penggunanya," tandas politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan seluruh pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau e-government pada tahun 2017 sebagai upaya mencegah terjadi pungutan liar atau pungli.

"Bahwa cara menangulangi pungli tidak lain kita harus fokus memperbaiki sistem. Untuk itu tidak boleh lagi ditawar-tawar tahun depan seluruh pemerintah kabupaten kota provinsi harus menerapkan sistem e-govenment," katanya setelah membuka Forum Nasional Replika Inovasi Pelayanan Publik, di Bandung, Rabu (25/10).