Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 31 Okt 2016 - 10:51:31 WIB
Bagikan Berita ini :

Diduga Terlibat Kasus e-KTP, Ketua KPK Harus Buka Suara

97agus-rahardjo1.jpg
Agus Rahardjo (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi meminta Ketua KPK Agus Rahardjo mengklarifikasi dugaan keterlibatannya dalam korupsi pengadaan e-KTP tahun 2011-2012.

Tentu saja, ujar Taufiq, tujuan klarifikasi tersebut agar publik tidak bertanya-tanya atas pernyataan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang menyebutkan Agus terlibat saat masih menjabat mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Pak Agus harus klarifikasi yang jelas untuk mendudukkan masalah ini. Kalau publik bertanya tidak ada penjelasan, itu tidak bagus," kata Taufiq saat dihubungi, Minggu (30/10/2016).

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku siap diperiksa jajaran penyidiknya bila keterangannya selaku mantan LKPP diperlukan atas kasus e-KTP yang telah merugikan negara Rp 2 triliun.

"Saya siap memberikan ke dalam kronologisnya dulu seperti apa," kata Agus seusai mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla di Graha Sabha Pramana, Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (25/10/2016).(yn)

tag: #ektp  #ketua-kpk  #korupsi-ektp  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...