JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah dilimpahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Namun, pihak Kejagung memutuskan tidak akan menahan Ahok dengan alasan sikap mantan bupati Belitung Timur itu yang kooperatif.
Menanggapi hal tersebut, advokat kenamaan Indra Sahnun Lubis mengatakan, tidak ditahannya Ahok menunjukkan adanya intervensi terhadap Jaksa Agung HM Prasetyo.
“Polisi memberikan kepada jaksa untuk lepas tanggung jawab. Sekarang kewenangan kejaksaan. Kenapa enggak bisa ditahan? Bisa ditahan. Yang lalu-lalu kok ditahan?,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (1/12/2016).
Indra menyerukan agar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Noor Rachmad untuk menahan Ahok. Alasannya hal ini merupakan kewenangan mutlak dari Jampidum.
“Mau marahlah pimpinannya tak apa. Yang pasti umat Islam akan mendukungnya. Karena, dia punya kewenangan untuk menahannya,” tambahnya.
Indra pun mempertanyakan tak ditahannya Ahok akibat intervensi dari Jaksa Agung. Sekaligus Jaksa Agung juga mendapat intervensi.
“Jaksa Agung siapa yang intervensi? Surya Paloh. Karena Jaksa Agung ini kan pegawainya Surya Paloh,” ungkap Indra.
Hal ini, ujar Indra, membuat banyaknya celah kepentingan masuk dan mencampuri urusan hukum.
“Inilah jadi susah. Kepentingan politik masuk ke arena hukum. Sehingga, tidak ada yang idealis menjalankan penegakan hukum. Akibatnya, rakyat ini menjadi marah. Dianggap mereka, dianggap Jaksa Agung rakyat ini bodoh. Yang dianggap pintar yang bisa diajak kerja sama,” tuturnya.
Selain itu, baginya seharusnya presiden bisa bertindak atas ancaman kekacauan yang terjadi. Indra mencontohkan misalnya bisa mencabut pencalonan Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta demi alasan stabilitas nasional.
“Presiden bisa mencabut pencalonan seseorang kalau memang mengancam keamanan dan stabilitas nasional. Tapi tidak dilakukan kan? Karena memang banyak kepentingannya. Termasuk kepentingan sembilan taipan itu,” tukas dia.(yn)
