Berita
Oleh Alfian Risfil pada hari Selasa, 13 Des 2016 - 11:47:07 WIB
Bagikan Berita ini :

Massa Pro dan Kontra Ahok Dipisahkan 3 Barracuda

41demo-pn-jakut.jpg
Sejumlah massa melakukan unjuk rasa di sekitar PN Jakarta Utara di jalan Gajah Madja, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2016) dalam sidang perdana kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Sumber foto : Alfian Risfil/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sidang perdana tersangka penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), Selasa (13/12/2016).

Pantauan di lokasi, banyak massa dari berbagai elemen yang ikut mengawal jalannya persidangan. Bahkan, selain massa dari GNPF MUI, ada juga sejumlah orang pendukung mantan bupati belitung timur itu juga ikut mengawal jalannya persidangan.

Namun, dua massa aksi tersebut tidak dijadikan satu oleh para polisi yang menganankan jalannya persidangan.

Dua kubu yang pro dan kontra terhadap Ahok ini dipisahkan dengan tiga buah mobil Barracuda yang disiagakan polisi.

Kendati begitu, dua kubu hingga saat ini masih tampak damai dan saling menghormati satu sama lain. Untuk arus lalu lintas sendiri terus mengalami kepadatan dan kemacetan akibat membludaknya para massa yang berdatangan.(yn)‎

tag: #ahok  #penistaan-agama  #pn-jakut  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...