JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi arus politik yang berkembang saat ini. ‎
‎
Akibatnya, 22 hari jelang Pilgub DKI yang akan digelar pada 15 Februari 2017, ‎kantong suara Ahok terus tergerus.
‎
"Kasus penistaan agama ini tidak bisa dibendung, penurunan suara Ahok-Djarot merosot tajam dan akan terus begitu hingga hari pencoblosan," kata CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah di Jakarta, Selasa (24/1/2017).
‎
Dalam surveinya, sebanyak 94,2 persen masyarakat Jakarta percaya Ahok tengah tersandung kasus penistaan agama Islam. Sementara 5,5 persen menjawab tidak tahu dan 0,3 persen tidak menjawab.

"Saya kira, faktor arus politik terbesar di Jakarta terbesar ini tidak mungkin bisa ditahan oleh siapapun, yaitu kasus penistaan agama," kata Eep.
‎
Kemudian, saat responden ditanya pendapatnya tentang apakah Ahok melakukan penistaan agama sebagaimana yang dituduhkan, hasilnya 72,1 persen menjawab Ahok menistakan agama.

Sementara itu, sebanyak 26,6 persen menyatakan Ahok tidak menistakan agama dan 1,3 persen tidak menjawab.

Menurut Eep, faktor primodialisme dalam konteks agama sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Hanya saja, apabila menyentuh secara spesifik maka dampaknya akan begitu terasa.

"Faktor primordialisme dalam kaitan ini menyentuh aspek yang elementer. Jadi, kalau sekedar agama saja itu terlalu umum. Tetapi, ketika menyangkut kitab suci umat Islam Al-Quran, menyangkut penistaan yang sangat spesifik, ternyata warga Jakarta punya keterikatan emosional yang amat sangat kuat. Mereka tidak terima kitab sucinya dilecehkan," jelas Eep.

"Identitas umat Islam di Jakarta begitu sangat kuat, sehingga mereka tidak mau berkompromi dengan pernyataan Ahok terkait Al-Maidah 51 itu," kata Eep menambahkan.(yn)