JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi II DPR menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/2/2017).
Ketua Komisi II Zainudin Amali mengatakan, salah satu agenda yang akan dibahas soal alasan Mendagri mengangkat kembali Basuki T Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI, meski berstatus terdakwa penodaan agama.
"Kita harapkan pada saat raker ini kita bisa dapatkan penjelasan langsung dari Mendagri tentang alasan-alasan yang akan dikemukakan beliau terkait memberhentikan sementara atau tidak memberhentikan sementara," kata Amali di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2017).
Amali menuturkan, undangan rapat bersama Mendagri bukan sebagai tindak lanjut dari usulan hak angket 'Ahok Gate'. Menurutnya, rapat ini merupakan agenda yang sebelumnya sempat tertunda karena Mendagri berhalangan hadir.
"Memang kami mengundang Mendagri pada kesempatan sebelumya cuma karena waktunya tidak bisa, maka baru pada tanggal 22 hari ini. Tapi sebenarnya jadwal dengan para mitra itu kami putuskan pada awal masa sidang," terangnya.
Menurutnya, penjelasan Mendagri bisa menjadi pertimbangan bagi PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat untuk memutuskan kelanjutan melanjutkan hak angket. Jika penjelasan Tjahjo belum cukup, kata dia, empat fraksi dipersilakan melanjutkan angket kepada pemerintah.
"Kalau penjelasan mendagri cukup ya tentu bisa jadi pertimbangan bagi teman-teman yang ajukan hak angket. Kalau dianggap belum cukup ya silakan itu hak yang melekat masing-masing anggota dewan. Tetapi harus pertimbangkan alasan-alasan," tegas dia.
Politisi Golkar ini mengaku belum melihat urgensi pembentukan panja kerja penonaktifan jabatan Ahok. Dia menyarankan agar anggota dewam lebih baik mendengarkan terlebih dahulu penjelasan detil dari Tjahjo.
"Saya belum melihat ke arah situ ya, artinya kita lihat sejauh mana penjelasan Mendagri. Enggak bisa begitu saja bikin panja. Mau bikin panja pun kita akan halangi hak yang sudah disampaikan, enggak bisa dikonversi," tandasnya.(yn)
