JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Sebagian pihak mengaku tidak sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang demokrasi di Indonesia telah kebablasan. Penilaian Presiden itu dianggap sangat subyektif, sehingga tidak mewakili realitas yang ada sekarang.
Sebaliknya, pemerintah dianggap tidak adil dalam menegakan hukum. Contoh, perlakuan terhadap kasus dugaan penodaan agama yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pasalnya, Ahok yang telah menjadi terdakwa masih bisa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta aktif.
Padahal, pengaktifan kembali ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 83 ayat 1,2, dan 3, serta Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat 3 dan 4, dan Peraturan KPU No.12 Tahun 2016 Pasal 61 A Ayat 3,4, dan 5.
Menanggapi hal itu, TeropongSenayan mewawancarai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang mengaku tidak setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut. Berikut petikan wawancara yang dihimpun TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (24/2/2017).
Apakah anda setuju dengan pernyataan Jokowi, soal demokrasi Indonesia kebablasan?
Saya tidak setuju, justru yang kebablasan itu Jokowi yang seenaknya melanggar hukum membela Ahok di era demokrasi sekarang ini.
Maksud Jokowi melanggar hukum seperti apa?
Dia itu (Jokowi) telah pandang bulu dalam menegakan hukum, atau pilih-pilih bambu terkait kasus yang menimpa Ahok. Justru dia yang melanggar, karena tidak menjunjung tinggi konstitusi.
Apakah ada kaitan kuat, Jokowi dengan kasus Ahok?
Sangat ada, dia (Jokowi) sudah tidak lagi mendengar suara rakyat tentang Ahok yang melakukan penistaan agama. Hal itu berkaca pada kasus sebelumnya, dimana Arswendo langsung ditahan yang menghina Nabi Muhammad pada tahun 1990.
Jadi ini ada indikasi Ahok dibela oleh penguasa?
Masalah hukumnya Ahok jangan dikaitkan dengan politik, sudah tegakan hukum.
Berarti secara tidak langsung, hal itu memicu maraknya berita hoax?
Ya itu dampaknya, karena pemerintah sudah tidak lagi menegakan hukum secara adil. Jadi banyak berita hoax yang membuat propaganda. Tapi tujuannya agar pemerintah sadar, kalau yang dilakukan itu salah karena melindungi Ahok.
Apa penilaian anda terhadap Jokowi sebagai Presiden yang memimpin Republik ini?
Ya gagal, coba kalo dia berhasil membangun ekonomi, maka berita hoax tidak ada. Berita Hoax itu muncul karena faktor pengangguran di Indonesia sangat tinggi.
Jadi, semua orang coba mencurahkan kritiknya kepada pemerintah melalui media sosial. Wajar, media sosial sekarang ini menjadi tempat kritik di era demokrasi sekarang ini.
Bagaimana pendpaat anda kehidupan demokrasi di era pemerintahan Presiden Jokowi?
Justru Jokowi yang membuat demokrasi di Indonesia tidak wajar. Dia lupa, bahwa dia adalah buah dari demokrasi. Mana ada tukang mebel jadi Presiden kalau bukan karena demokrasi.(ris)
