DEPOK (TEROPONGSENAYAN) - Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan, akan memberhentikan kader aktif partai bila terlibat kasus mega korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Meski demikian Sohibul mempersilakan kader untuk mengajukan pra peradilan bila dirasa tidak menerima aliran dana korupsi tersebut, sebelum diproses di internal PKS.

"Tentu kalau dalam perkembangannya kemudian nyeret nama-nama di PKS (masih aktif), pertama tetap kita dorong bahwa ini harus diselesaikan. Nah nanti kalau diproses internal PKS, itu memang kemudian ada tahapan. Ketika yang bersangkutan menjadi tersangka," kata Sohibul usai Rakornas PKS 2017 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Rabu (8/3/2017).

Sohibul mengaku tidak akan melindungi kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Sebab, kasus tersebut merupakan kejahatan korupsi yang luar biasa.

"Saya sudah sampaikan berulang kali bahwa PKS sangat mendorong. Ini proses penegakan hukum apalagi kasus e-KTP, karena ini sebuah kejahatan korupsi luar biasa yang merugikan masyarakat," tukasnya.

"Kalau dulu status tersangka kita minta mundur, tapi karena ada yurispedensi baru yaitu adanya pra peradilan. Jadi kita berikan dulu hak pra peradilan (yang) bersangkutan. Bila pra peradilan dia kalah masuk dalam persidangan, saya kira di situ kita minta dia mundur. Kalau dia tidak mau mundur kita berhentikan," paparnya. (plt)