Zoom
Oleh sahlan ake pada hari Jumat, 17 Mar 2017 - 19:29:29 WIB
Bagikan Berita ini :

Laporan MAKI ke MKD Pancing Reaksi Golkar

75agunglaksono2.jpg
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Partai Golkar mulai bereaksi atas laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR tentang dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, laporan MAKI terlalu tendensius.

Pasalnya, Novanto belum terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).‎

"A‎da prosedur yang sudah diatur dalam beracara‎ sesuai dengan Undang-undang. Jadi, jangan dipaksakan," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (17/3/2017).

Menurut dia, semua orang memiliki hak untuk mengakui ataupun membantah secara jujur dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Itu adalah hak masing-masing pihak," ucapnya.

Lagi pula, kata dia, persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP baru memasuki tahap awal.

"Menurut saya terlalu dini dan sangat tendensius, belum apa-apa sudah dilaporkan. Saya kira ada pihak-pihak yang punya agenda lain," ujarnya. (plt)

tag: #korupsi-ektp  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...