JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi X DPR melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), dalam rangka meninjau kondisi pendidikan.

Di sana, Komisi X turut mengevaluasi pelaksanaan UNBK, penyamarataan kurikulum, hingga aspek ketersediaan tenaga pengajar di tiap-tiap sekolah.

Ketua Pelaksana Kunjungan Kerja (Kunker), Fikri Faqih menemukan fakta bahwa saat ini SMK di Kalimantan Barat kesulitan untuk mencari guru spesialis kejuruan.

"Oleh karena itu, jika ingin menjalankan Inpres tentang Revitalisasi SMK dimana perbandingan antara SMA dengan SMA menjadi 30 berbanding 70, maka kendala terbesar adalah mencari guru kejuruan tersebut. Baru setelah itu, persoalan sarana-prasarana untuk praktikum," Fikri kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (6/5/2017).

Diketahui, dalam Inpres bernomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri, kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan para gubernur untuk menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, sesuai dengan kebutuhan industri (link and match).

"Belum lagi guru. Di Kalbar ada 49 sekolah menengah yang hanya memiliki 1 guru yg berstatus PNS di 1 sekolah," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi X ini mengatakan, kalau hasil temuan terkait persoalan sarana dan prasarana (sarpras) dari panja DPR ini, akan menjadi rekomendasi kepada Kemendikbud.

"Diharapkan, rekomendasi ini dapat mengurai permasalahan mengenai minimnya sarpras pendidikan, khususnya yang ada di daerah atau daerah 3T, Terluar, Terdepan, dan Tertinggal," tandasnya. (icl)