JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--DPR saat ini tengah membahas revisi UU nomor 5 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengungkapkan, banyak pengusaha yang ‘gerah’ dengan revisi UU tersebut.

"Banyak pengusaha-pengusaha besar, bahkan termasuk asosiasi pengusaha (APINDO) yang gerah dengan revisi UU KPPU. Mereka sekarang datang dan gerilya ke kita (Komisi VI)," beber Darmadi dalam sebuah diskusi bertema 'Peran KPPU Dalam Perlindungan UMKM' di restoran New Tawang, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Darmadi menjelaskan, para pengusaha besar dan asosiasi pengusaha itu mengkhawatirkan soal aturan denda dalam revisi UU tersebut.

"Dalam revisi UU tersebut kita tuangkan aturan denda sebesar 30% dari omset perusahaan, jika perusahaan tersebut melakukan praktik kartel maupun pelanggaran berat dalam praktik usaha. Nah, mereka pengusaha dan asosiasi pengusaha gerah dengan aturan denda itu. Makanya mereka gerilya ke kita (Komisi VI)," ungkapnya.

Selama ini, terang dia, besaran denda yang dijatuhkan pada perusahaan-perusahaan besar tidak sebanding dengan omset yang mereka dapatkan.

"Misalnya kasus kartel yang terjadi di Honda dan Yamaha baru-baru ini. Mereka hanya dikenakan denda sebesar Rp 25 Milyar saja. Bagi mereka denda segitu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan omset yang mereka dapatkan. Makanya dalam revisi UU ini kita perberat soal denda ini. Intinya kita ingin iklim usaha ini fair dan jauh dari praktek kartel," pungkasnya.(yn)