JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar membubarkan lembaga ad hoc yakni Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, kata Fahri, menurut catatan Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) sebanyak 60 nama lolos seleksi tahap awal calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017-2022 ada catatan buruk. Seperti, berafiliasi ke organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal, lalu berafiliasi dengan partai politik, serta diduga terkait masalah korupsi dan gratifikasi.

"Secara umum, saya mulai agak takut dengan perkembangan state auxiliary agency di Indonesia ini atau dalam bahasa umumnya lembaga sampiran negara atau lembaga semi negara. Termasuk Komnas HAM seperti juga yang terjadi kepada KPK. Ada tren, menurut saya, kejadiannya begini," ujar Fahri Hamzah di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Fahri menuturkan, sejumlah lembaga ad hoc sudah tidak dibutuhkan lagi karena konsolidasi demokrasi dan penguatan institusi negara sudah berjalan selama 20 tahun.

Ia mencontohkan, saat ini fungsi-fungsi mengenai HAM sudah bisa ditangani oleh Kementrian Hukum dan HAM sehingga Komnas HAM tidak lagi ada fungsinya.

"Sekarang kalau ada pelanggaran boleh menyewa penegak hukum. Akhirnya lembaga ini (Komnas HAM) jadi kelihatan ga relevan karena embaga ini keliatan tidak relevan, akhirnya memang manajemen di dalamnya juga tambah kacau. Ada pretensi bersaing dengan lembaga inti. Ada pretensi untuk mengembangan kreativitas-kreativitas yang tidak ada dasarnya dalam UU," ungkapnya.

Oleh sebab itu ia mengusulkan agar Presiden Joko Widodo dan nanti bersama DPR untuk evaluasi semua lembaga semi negara yang dibentuk hingga berjumlah sampai 106.

"Lembaga-lembaga ini menurut saya, krn pak jokowi sudah membubarkan 7. Kan diawal sudah dibubarkan 7. Coba evaluasi lagi jangan-jangan lembaga ini memang tidak diperlukan, mumpung kita ini lagi perlu hemat. Bubarin aja. Orang toh ada fungsinya dalam negara," tegasnya.(yn)