Pemeritahan Joko Widodo (Jokowi) mestinya tidak buru-buru menjadikan gagasan revolusi mental menjadi proyek yang menyedot anggaran ratusan miliar rupiah. Seharusnya Presiden Jokowi terlebih dahulu menyusun blue print revolusi mental yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan yang melekat dan bersifat opersional di semua kementerian dan instansi seperti seperti nawa cita dengan parameter capaian yang terukur.

Jika revolusi mental itu hanya sebatas wacana atau narasi ya kita tidak tahu. Kalau sudah disusun anggarannya harus jelas dulu blue print-nya sehingga dapat dirumuskan target dan capaian. Saat ini menurut saya, program revolusi mental belum menjadi rumusan kebijakan.

Dalam Islam, konsep revolusi mental sudah masuk dalam konsep kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang berkarakter dan berintegritas. Konsep. kepemimpinan yang dicontohkan Rasulullah adalah sifat istiqomah yaitu konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Kepempinan yang dicontohkan Rasulullah adalah kesesuaian antara kata-kata dan tingkah laku.

Revolusi mental mengarah pada perbaikan akhlak, baik individu maupun masyarakat. Dan perbaikan akhlak itu dimulai dari diri sendiri (ibda bi nafsik). Setelah itu diimplementasikan dalam skala yang lebih luas dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Revolusi mental juga berkaitan dengan perubahan cara pandang dan sikap tindak masyarakat dalam hidup berbangsa, dan bernegara. Cara pandang dan sikap seperti apa yang dikehendaki pemerintah melalui program revolusi mental? Program revolusi mental yang didengung-dengungkan pemerintah masih bersifat abstrak , sehingga pengukurannya tidak jelas. Setiap program harus dibuat konsepnya dengan jelas sehingga bisa diukur tahap-tahap pencapaiannya.

Perubahan mental hanya bisa dilakukan melalui penanaman nilai-nilai agama, moral, dan pendidikan. Dan yang tidak kalah penting adalah penataan regulasi dan kelembagaan yang menopang perbaikan mental bangsa tersebut.

Menyangkut proyek revolusi mental yang menelan biaya ratusan miliar, instansi yang melaksanakan proyek ini harus hati-hati. Jangan sampai proyek revolusi mental yang subtansinya adalah perbaikan mental dilakukan oleh pejabat yang mentalnya tidak benar. Libatkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) agar tranparansi proyek ini terjada. Ikutsertakan juga publik untuk mengontrol, baik secara materi program maupun pengawasan pembiayaannya. Dengan cara seperti ini kecil terjadi peluang penyimpangan.(yn)