JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Polling Center merilis hasil survei soal kepercayaan publik. Di antaranya hasilnya, masyarakat menyebut institusi kepolisian salah satu lembaga paling korup. Namun, pihak kepolisian meragukan survei tersebut.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, survei tersebut belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.

Meski begitu, Martinus mengapresiasi hasil survei itu karena menunjukan adanya kepedulian dari kelompok masyarakat untuk memperbaiki lembaga kepolisian.

Namun, Martinus mengatakan survei itu seharusnya juga merilis hasil yang lebih rinci. Misalnya, perlu dilihat juga latar pendidikan masyarakat yang disurvei.

"Kita juga perlu cermati survei tersebur. Apakah itu sudah representatif, sampelnya siapa. Bagaimana tingkat penddikannya, apakah itu valid, tentu kita perlu cermati itu, perlu ada sebuah penjelasan yang utuh dari survei itu," kata dia saat dihubungi awak media, Kamis (20/7/2017).

Selain itu, menurut Martinus, sebuah survei akan jauh lebih baik jika juga memaparkan kepuasan masyarakat terhadap institusi kepolisian. "Harus juga dilihat bahwa ada kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri jadi jangan hanya ketidakpuasan saja yang dilihat. Sebuah survei juga harus melihat di mana letak kepuasan terhadap Polri," ucap dia.

Berdasarkan hasil survei Polling Center dan ICW, sektor rekrutmen CPNS menjadi terkorup lantaran 56 persen masyarakat menyebut mereka pernah diminta uang secara ilegal oleh pihak tertentu saat menggunakan jasa atau interaksi di sektor itu.

Hasil itu dinilai wajar mengingat rekrutmen CPNS merupakan sektor yang banyak berhubungan dengan masyarakat dan warisan persepsi korupsi pada tiap proses rekrutmen CPNS. Warisan persepsi ini diduga berkontribusi terhadap persepsi buruk terhadap sektor rekrutmen CPNS. Meskipun, sudah ada perbaikan sistem rekrutmen seperti penggunaan Computer Assisted Test (CAT) pada salah satu tahapan rekrutmen itu.

Selain itu, pada sektor kepolisian, sebanyak 50 persen masyarakat yang pernah berhubungan dengan kepolisian, menyatakan pernah diminta uang atau hadiah secara tidak resmi.

Survei antikorupsi ini dilaksanakan dalam periode April dan Mei 2017 di 34 provinsi, 177 kabupaten/kota, 212 desa/kelurahan di seluruh Indonesia dengan total responden 2.235 orang.

Survei menggunakan teknik sampling Multistage Random Sampling dengan Probability Proportional to Size di mana jumlah sampel tiap provinsi disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduknya. Dengan jumlah sampel sebesar ini dan tingkat kepercayaan 95 persen maka diprediksi margin of error mencapai kurang lebih 2,1 persen.(yn)