Berita
Oleh M Anwar pada hari Jumat, 21 Jul 2017 - 11:20:21 WIB
Bagikan Berita ini :

UU Pemilu Sah, Jokowi Takut Head to Head Sama Prabowo

3529MrMA4YgX_1499081445.jpg
Presiden Jokowi (Sumber foto : Dok Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilai, sidang paripurna DPR RI semalam tidak lebih sebagai aksi panggung rezim pemerintah dan partai pendukungnya. Mereka menggunakan berbagai cara agar kekuasaan Presiden Joko Widodo berlanjut pada periode kedua.

Hasil paripurna juga sekaligus menunjukkan bahwa partai pemerintah sebenarnya takut Jokowi akan kalah dalam Pemilihan Presiden 2019. Melalui RUU Pemilu, syarat pencapresan kemudian disepakati besarannya 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional.

"Apa yang tersaji dalam paripurna semalam itu bukti bahwa rezim pemerintahan Jokowi takut. Dari kekalahan Ahok di Pilkada DKI, rezim ini kemudian menggunakan berbagai cara agar syarat pencapresan 2019 dikuasai rezim Jokowi," terang Andre dalam keterangannya, Jumat (21/7).

Menurutnya, kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI 2017 merupakan realitas politik yang tidak terbantahkan. Realitas politik yang bisa menjadi cermin buat Pilpres 2019. Rezim pemerintah kemudian memaksakan kehendaknya dengan mengesahkan RUU Pemilu meski mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"RUU Pemilu jadi alat untuk memastikan Pilpres 2019 hanya diikuti calon tunggal, agar Jokowi tidak bertemu atau head to head dengan Prabowo Subianto. Sebenarnya sudah sangat jelas jika partai pemerintah panik," jelas Andre.

Ia menyinggung janji demi janji Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu mengenai upaya menumbuhkan demokrasi yang sehat. Dalam kenyataannya, penegakan hukum yang menjadi ciri pemerintahan yang demokratis jauh panggang dari api. Sebab dalam prosesnya jadi condong ke penguasa.

Masyarakat hingga kelompok yang kritis terhadap pemerintah dilibas, padahal tujuannya baik demi menjaga pemerintahan yang tegak lurus. Terbaru, lanjut Andre, dengan dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Perppu. Padahal awalnya disampaikan pemerintah tetap melalui mekanisme pengadilan.

"Janji tinggal janji, jauh panggang dari api. Tidak heran jika banyak pihak menyebut rezim sekarang menuju pemerintahan yang otoriter," ucapnya. (aim)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Ali Wongso: SOKSI Dukung Penuh Jokowi dan Gibran Berada di Partai Golkar

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 25 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketum SOKSI ,Ir. Ali Wongso Sinaga mendukung penuh Pak Jokowi dan Pak Gibran berada di Partai Golkar. Hal ini sebagaimana pernyataan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto ...
Berita

Bamsoet Apresiasi KPU dan Dukung Penetapan Prabowo - Gibran Sebagai Presiden dan Wapres RI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kerja keras komisi Pemilihan Umum (KPU) serta mendukung penetapan Komisi Pemilihan ...