JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menilai Presiden Joko Widodo salah persepsi atas peryataan Prabowo Subianto ihwal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di UU Pemilu untuk Pilpres 2019 yang disebut lelucon politik.

"Itu yang justru saya katakan Pak Jokowi ini nggak nyambung logikanya. Kenapa tidak ramai 2 kali periode karena pemilunya tidak serentak makanya tidak ramai. Pemilu legislatif dulu baru pilpres. Pemilu legislatif baru ketahuan hasilnya baru pilpres. Kalau sekarang ramai pemilunya serentak terus pake threshold yang mana 0 threshold bekas yang dulu. Ini logika sederhana ini elementer. Menurut saya salah logika itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Ia juga membantah bahwa Presiden treshold 0 persen akan membuat gaduh. Menurutnya, dengan Presiden treshold 0 persen malah akan tak membuat gaduh seperti saat ini.

"Salah itu. Itu waktu Pak Jokowi dan Ahok didukung di Jakarta juga minoritas dari sisi DPR-nya. Tidak ada masalah. Jadi menurut saya itu tidak akan berpengaruh kepada dukungan di parlemen karena kita bukan sistem opilosisi murni," katanya.

Misalnya, kata ia, 20 persen yang 80 persen tidak kan sama saja. Jadi logikanya tidak masuk. Kalau misalnya yang memang didukung 20 persen sementara 80 persen tidak mendukung kam sama saja.

"Jadi saya kira argumentasinya itu tidak tepat termasuk soal penggunaan treshold yang sudah pernah dipakai. Harusnya tidak boleh lagi," tandasnya. (icl)