Sebelum saya membaca tulisan Edy Mulyadi (direktur Centre for Economic and Democracy Study atau CEDeS) di kolom “kompasiana” yang kemudian bertebar di medsos, saya menganggap Sri Mulyani Indrawati (SMI) adalah seorang menteri keuangan yang hebat di dunia.

Betapa tidak. Selepas bekerja di bawah Presiden SBY, “menkeu hebat” itu langsung direkrut Bank Dunia sebagai Managng Director (MD) merangkap Chief Operting Officer (COO). Kedua posisi yang didudukinya sejak 2010 itu, sangat bergensi. Kemudian ada lagi jabatan internasional yang tak kalah prestjius, yaitu Executive Director (direktur eksekutif) Dana Moneter Internasional (IMF), sebelum SMI masuk ke kabinet SBY.

Pada tahun 2008, SMI dinobatkan oleh majalah Forbes sebagai wanita yang paling kuat di dunia, di urutan ke-23.

Kemudian, ini yang teramat menarik, Sri Mulyani mendapat julukan “Menteri Keuangan Terbaik” (Finance Minister of the Year) di Asia untuk tahun 2007 dan 2008 yang diberikan oleh suratkabar “Emerging Markets” (EM).

Tetapi, Edy Mulyadi cukup berani “mengerdilkan” julukan Menteri Keuangan Terbaik itu. Dan, setelah mencermati alasan Edy Mulyadi, saya menjadi paham “untuk siapa” dan “atas nama siapa” Sri Mulyani disebut hebat.

Singkatnya, Sri Mulyani hebat terutama untuk dan atas nama investor pembeli obligasi. Selain itu, dia juga hebat untuk dan atas nama Bank Dunia serta Dana Moneter Internasional (IMF). Kedua lembaga internasional ini terkenal antisubsidi dan antiprogram yang bertujuan membantu usaha kecil. Misi mereka adalah kapatilsme dan neo-liberalisme.

Seperti dikatakan Pak Edy, Sri Mulyani mendapatkan julukan Menteri Keuangan Terbaik di Asia itu berdasarkan penilaian para investor yang memborong obligasi Indnesia. SMI memberikan bunga yang sangat tinggi kepada mereka, hingga 7.08% per tahun. Sementara negara-negara Asia Tenggara yang lebih perlu pinjaman dibanding Indonesia, hanya memberikan bunga obligasi di sekitar angka 5%.

Akibatnya, Indonesia harus membayar bunga pinjaman 56 triliun rupiah ekstra tiap tahun dibanding Malaysia, Thailand, Vietnam atau Filipina sekiranya mereka menjual obligasi yang sama kepada investor asing.

Untuk menetapkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Terbaik, koran “Emerging Market” lebih dulu bertanya kepada para investor pembeli obligasi. Mereka inilah yang memuji-muji SMI karena mereka meraup keuntungan besar.

Kalau sekiranya koran Emerging Market melakukan survei di kalangan masyarakat (miskin) Indonesia, penilaian terhadap Mbak Ani pasti akan lain. Sebab, di dalam negeri, kebijakan SMI tak mengenal belas kasihan. Subsidi yang sangat krusial dipangkasi di mana-mana. Rakyat yang ditanya, pasti akan mengatakan “Sri Mulyani tidak bekerja untuk kami”.

Saya setuju juga dengan Pak Edy bahwa ucapan Sri Mulyani yang melabel orang Indonesia suka serba gratis, sangatlah menyakitkan hati. SMI mengatakan itu dalam acara talk-show di televisi belum lama ini.

Padahal, baru sadar juga, bahwa Bu Menteri sendirilah yang menikmati fasilitas mahal-mahal yang serba gartis. Misalnya, rumah dinas, mobil dinas mewah, supir, tagihan telefon, tagihan listrik, dlsb, yang dibayar oleh negara. Gratis.

Sebagai resume saja: Sri Mulyani memang hebat, tetapi hebat untuk kapitalisme-liberalisme. Bukan untuk rakyat miskin.

Sekarang ini, Sri Mulyani, kata banyak pengamat, menempatkan Indonesia di posisi berbahaya karena semakin tinggi menumpuk hutang negara. Di RUU APBN 2018, yang disampaikan 16 Agustus lalu, Jokowi mengusulkan pembayaran cicilan hutang pokok dan bunga sebesar 676 triliun rupiah. Inilah cicilannya. Besaran hutangnya?(*)