Opini
Oleh Jacob Ereste (Atlantika Institut Nusantara) pada hari Senin, 21 Agu 2017 - 14:33:33 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi Jangan Nekad Nanti Kuwalat

18IMG-20170821-WA0069.jpg
Jacob Ereste (Atlantika Institut Nusantara) (Sumber foto : Istimewa )

Mantan serdadu yang aktif dan dominan berperan semasa Orde Baru ini, Syarwan Hamid menulis surat terbuka langsung to the point, bahwa dirinya bukan orang politik. Paparan Syarwan Hamid ini dimuat juga secara di WA. Hingga mendapat respon dari berbagai kalangan, termasuk dari lingkaran Istana.

Meski dengan gaya dan nada bercanda, komentar Beathor Suryadi di WA menggelitik kenangan masa lalu saya yang ikut aktif mengkritisi kebijakan Soerharto, dimana Syarwan Hamid pun dominan berperan menekn kalangan aktivis yang selalu dianggap diseberang rezim prnguasa.

Seloroh Beathor Suryadi di WA menanggapi surat terbuka Syarwan Hamid itu pun langsung membandingkan masa Orde Baru dengan masa Nawacita-nya Jokowi, lantaran membrangus Ormas tanpa melalui proses hukum, sehingga rezim Jokowi terkesan memusuhi Umat Islam, sehubungan dengan eksistensi Ormas Hizbuth Takhrir Indonesia (HTI). Pada masa Syarwan Hamid kata Beathor Suryadi, rezim Orde Baru justru lebih parah. Pakai dor segala, selorohnya.

Namun yang pasti, itikad baik Syarwan Hamid untuk mengingatkan keculasan rezim Jokowi yang sedang berkuasa sekarang, harus segera dihentikan. Mulai dari mengkriminalisasi tokoh Islam, memberi bantuan yang tidak adil, membubarkan HTI dengan tuduhan tidak melalui proses hukum.

Bahkan kepongahan Mendagri pun semakin menjadi-jadi hendak melibas 4 Ormas Islam lainnya. Menurut Syarwan Hamid inilah kesombongan Mendagri yang dinilainya sangat nekat itu. Karena memang tidak cuma memancing rasa resah masyarakat, tetapi juga dapat memicu kerusuhan.

Karena cara menangani masalahnya seperti itu, kata Syarwan Hamid, artinya pemerintah sendiri telah memprovokasi perlawanan kekerasan dari masyarakat.

Syarwan Hamid pun mengkritisi cara kerja intelihen yang buruk, karena dikomando oleh personil yang berasal dari Kepolisian. Karenanya, dia pun menyarankan agar komandan intelijen dikembalikan kepada Tentara, seperti yang pernah dijabat oleh Purnawirawan TNI, sebelumnya, Sutiyoso.

Nasehat Syarwan Hamid via surat terbukanya untuk Jokowi, "dari pengalaman saya dan bangsa di masa lalu, tidak ada pemerintahan yang bisa bertahan, jika tidak menjalin hubungan yang harmonis dengan umat Islam.

Nasehat yang hendak Syarwan Hamid sampaikan dalam surat terbukanya ini jelas agar Jokowi jangan sampai nekat memusuhi umat Islam, karena resikonya akan sangat fatal. Jika menggunakan istilah kalangan pesantren di kampung saya, cara nekad seperti itu bisa jadi kuwalat.

Saya suka dengan ketulusan -- keterbukaan -- seperti yang disampaikan itu. Begitu juga dengan sikap waskita kalangan istana yang diwakili mantan aktivis tangguh sekaliber Beathor Suryadi yang masih sempat menyimak suara dari jalanan.(*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Kode Sri Mulyani dan Risma saat Sidang MK

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sri Mulyani (dan tiga menteri lainnya) dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi pada 5 April yang lalu. Keterangan yang disampaikan Sri Mulyani banyak yang tidak ...
Opini

Tersirat, Hotman Paris Akui Perpanjangan Bansos Presiden Joko Widodo Melanggar Hukum: Gibran Dapat Didiskualifikasi?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --1 April 2024, saya hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai Ahli Ekonomi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Saya menyampaikan pendapat Ahli, bahwa: ...