JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan hakim dan panitera di Bengkulu. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Apalagi penangkapan itu diduga suap dalam penanganan kasus perkara.

Untuk itu, Nasir meminta Mahkamah Agung (Agung) mengevaluasi model pengawasan, dan pembinaan yang dilakukan selama ini.

"Sepertinya para hakim dan panitera kurang mendapat pengawasan dan pembinaan yang maksimal," ujar Nasir saat dikonfirmasi awal media, Kamis (7/9/2017).

Politikus PKS ini mengatakan, kejadian OTT terhadap oknum hakim dan panitera menunjukkan bahwa integritas yang belum menjadi 'mainstream' di dunia peradilan.

Bahkan ungkap dia, mewujudkan peradilan yang agung yang selama ini menjadi impian rakyat masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, masalah tersebut harus menjadi perhatian serius.

"Kalau tidak segera disikapi serius, saya khawatir upaya pembenahan dan pembangunan institusi peradilan bagaikan arang habis besi binasa," pungkasnya.

Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan KPK kembali melakukan OTT di wilayah Bengkulu. Dalam operasi senyap tersebut, tim lembaga antirasuah tersebut berhasil mengamankan seorang hakim, panitera dan beberapa pihak lain yang diduga sebagai penyuap hakim tersebut.

“Ya ada OTT di Bengkulu,” tutur sumber internal JawaPos.com Kamis (7/9) pagi.

Hal senada juga dibenarkan sumber lain.”Iya hakim PN. Bengkulu (di OTT),” imbuhnya.

Dalam penangkapan yang dilakukan Kamis (7/9) pagi tersebut, tim berhasil mengamankan barang bukti uang dugaan suap senilai ratusan juta.” Duitnya (uang suap) Rp 125 juta,” papar sumber tersebut.

Namun, itu belum termasuk komitmen fee yang dijanjikan pihak penyuap untuk ‘mengamankan’ perkara dugaan korupsi yang ditangani hakim tersebut.‎(yn)