Berita

Gerindra: Jokowi Punya PR Besar, Jangan Dijawab Dengan Keluar Masuk Got

Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Selasa, 19 Sep 2017 - 15:50:45 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

77heri.jpg

Heri Gunawan (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan mengungkapkan, saat ini banyak PR besar yang masih terkatung-katung dan belum terselesaikan oleh pemerintahan Jokowi.

Berdasarkan catatan, lanjut dia, dalam dua atau hampir tiga tahun Jokowi memerintah masih banyak hal yang belum terselesaikan dengan baik yang ada justru disaat banyak PR, Jokowi makin sibuk melakukan pencitraan.

"Utang negara yang sudah mencapai Rp3.779, ketimpangan ekonomi yang mencapai 0,39, kemiskinan yang mencapai angka 27,77 juta jiwa, rata-rata anak bersekolah yang masih di bawah 8 tahun, ancaman disintegrasi, bahaya bangkitnya PKI, sampai tragedi kemanusiaan Rohingya. Itu adalah tugas berat yang dipikul Presiden. Jokowi punya PR besar dan itu tak bisa dijawab dengan masuk-keluar got," sindir Ketua DPP Partai Gerindra itu di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (19/09/2017).

Untuk diketahui, belanja dalam RAPBN 2018 dipatok sebesar Rp2.109 triliun. Naik 5 persen (Rp15,5 triliun) dari APBNP 2017.

Kenaikan belanja paling besar ada di belanja pusat sebesar Rp1.443 triliun atau naik 7 persen dari APBNP 2017.

"Pada konteks ini, ada beberapa item belanja yang harus diwaspadai disetir untuk tujuan politik antara lain: anggaran perlindungan sosial tersebut terdiri dari subsidi di luar subsidi pajak sebesar Rp 161,6 triliun; Program Keluarga Harapan (PKH) yang naik dari Rp 9,98 triliun menjadi Rp 17,3 triliun di 2018; serta Program Indonesia Pintar yang juga naik dari Rp 9,5 triliun menjadi Rp 10,8 triliun, atau Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga miskin dan penerima bantuan iuran (PBI) ditetapkan sebesar Rp 25,5 triliun. Lalu, bantuan pangan Rp 13,5 triliun dan dana desa Rp 60 triliun," beber Heri.

Sebab itu, kata dia, semua pihak patut untuk terus mengawasi pelaksanaan APBN 2018 agar tidak melenceng dari tujuannya semula.

"Rakyat Indonesia harus tahu bahwa anggaran itu salah satunya bersumber dari Utang Negara yang sejak Januari 2017 sudah bertambah Rp313 triliun. Itu semua adalah hak seluruh rakyat Indonesia sehingga wajib hukumnya untuk terus diawasi dan dimintai pertanggungjawabannya secara transparan," pungkasnya. (icl)

tag: #jokowijk  #partai-gerindra  #utang-pemerintah  

Bagikan Berita ini :