Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 27 Sep 2017 - 12:07:12 WIB
Bagikan Berita ini :

Mensos Pastikan Pencairan PKH di Bali tak Terganggu

98(KabinetKerja)KhofifahII.jpg
Khofifah Indar Parawansa (Sumber foto : Dokumen TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa pencairan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Bali tidak terganggu status awas Gunung Agung.

"Semua masih sesuai jadwal, Kemensos dan Himpunan bank Negara sebagai penyalur bansos PKH non tunai tetap maksimalkan keluarga penerima manfaat yang tersisa," kata Mensos dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Aktivitas vulkanik Gunung Agung semakin meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyebut Gunung Agung telah memasuki fase kritis dan peluang terjadinya letusan sangat besar. Hal ini ditandai dengan banyaknya gempa vulkanik yang terjadi dalam sehari.

Provinsi Bali sendiri menerima bantuan sosial dari pusat senilai Rp283,6 miliar yang diperuntukkan untuk lima jenis bantuan yaitu PKH, Beras Sejahtera, Bantuan Pangan Non Tunai, Bansos Disabilitas, dan Bansos Lansia.

Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Bali sebanyak 48,052. KPM terbesar ada di Kabupaten Buleleng, disusul Karangasem dan Tabanan.

"Mudah-mudahan bansos ini bisa sedikit membantu meringankan beban para pengungsi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memastikan bahwa logistik untuk warga di sekitar Gunung Agung, baik yang di Karangasem, Klungkung, Buleleng dan Bangli-Bali, yang sedang mengungsi hingga saat ini masih mencukupi.

Khofifah menuturkan, Kementerian Sosial akan terus berkoordinasi dengan koordinator pengungsi Pemerintah Provinsi Bali maupun Dinas Sosial masing-masing Kabupaten untuk memastikan logistik seluruh pengungsi tidak kekurangan.

Dari data Kementerian Sosial, sedikitnya dibutuhkan 23,5 ton beras per hari untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh pengungsi Gunung Agung.

"Intinya jangan sampai ada pengungsi yang tidak terpenuhi kebutuhan permakanan karena logistik habis. Ini harus menjadi perhatian serius karena pergerakan dan besarnya jumlah pengungsi," ujarnya. (Ant/icl)

tag: #kementerian-sosial  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Berita Lainnya
Berita

Soal Keputusan Ibadah Haji, DPR Sayangkan Menag Tidak Koordinasi Terlebih Dahulu

Oleh Givary Apriman
pada hari Rabu, 03 Jun 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyayangkan sikap Kementerian Agama RI yang tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Komisi VIII DPR RI. Ace ...
Berita

Pedoman MUI Sholat di Masjid, Wudhu di Rumah dan Tak Boleh Salam-salaman

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta memberikan ketentuan baru saat menjalankan salat berjamaah di masjid untuk menyesuaikan new normal. Salah satu aturannya ...