JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pengisi kursi ketua DPR pasca Setya Novanto ditahan KPK menjadi sorotan publik. Meski sejumlah pihak beranggapan posisi itu merupakan hak Partai Golkar, namun PDIP juga mengincar jabatan tersebut.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari pun mendorong agar segera digelar revisi UU MD3 soal jatah pimpinan Ketua DPR bagi partai pemenang Pemilu.

"PDIP kan mau membangun politik berkeadaban, jadi tetap mau jadi Ketua DPR. Tetapi dengan cara yang benar, konstitusional bukan dengan cara yang tidak elok apalagi Partai Golkar kan partai koalisi. Revisi UU MD3 dulu, kembali ke proposional," kata Eva kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Terlebih, Eva mengungkapkan, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sama-sama telah mengakui bahwa kursi ketua DPR sebenarnya merupakan jatah PDIP.

Sebab itu, tegas dia, penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR dalam revisi UU MD3 merupakan langkah tepat, di tengah situasi Novanto yang tersandung masalah hukum.

Menurut Eva, bagi PDIP, realisasi janji itu penting demi menghormati hak mayoritas rakyat yang ingin partai moncong putih itu memimpin di Parlemen.

"Pengajuan sudah dilaksanakan PDIP, tereksekusinya tergantung PAN dan Partai Golkar yang ketua umumnya sudah ke janji ke Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri)," tandasnya.(yn)