JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Meutya Viada Hafid mengatakan, partainya mendukung penuh keinginan Presiden Joko Widodo agar TNI dilibatkan secara langsung dalam penanganan terorisme di Indonesia.

"Golkar mendukung pemikiran Presiden Joko Widodo terkait perlunya TNI dilibatkan. Tinggal nanti pansus merumuskan bagaimana bentuk-bentuk keterlibatannya," kata Muetya saat dihubungi TeropongSenayan, Kamis (25/1/2018).

Menurut Muetya terorisme adalah musuh bersama, dengan begitu keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme memang sangat diperlukan.

"Terorisme musuh bersama dan belakangan keliatannya arah ancamannya kepada ideologi negara juga. Jadi ini juga tugas TNI," katanya.

Muetya berpandangan surat terbuka yang dilayangkan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada Pansus terorisme, sesuatu hal yang biasa untuk memberikan masukan dalam pembahasan UU Terorisme di DPR.

"Surat untuk kajian sebagai masukan dalam pansus maupun panja oleh lembaga, adalah hal yang biasa dalam mekanisme pembahasan UU," kata Muetya.

Dirinya juga menyakini keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme tidak seperti rezim orde baru.

"Saya rasa eranya sudah berbeda, sekarang era transparansi. Jika ada pelanggaran-pelanggar hak-hak sipil tidak bisa ditutup-tutupi seperti masa lalu, jadi saya rasa TNI akan hati-hati sekali ketika melakukan pelibatan dalam penanganan terorisme," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin unsur TNI dapat terlibat dalam praktik antiterorisme. Presiden pun meminta hal itu dimasukan ke dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme yang hingga kini masih dibahas di DPR RI.

"Berikan kewenangan kepada TNI untuk masuk di dalam RUU ini. Tentu saja dengan alasan-alasan yang saya kira dari Menkopolhukam sudah mempersiapkan," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. (icl)