Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Selasa, 30 Jan 2018 - 07:27:08 WIB
Bagikan Berita ini :

Ini Penjelasan Dua Menteri Usai Kunjungi Asmat

20(Golkar)IdrusIII.jpg
Menteri Sosial Idrus Marham (Sumber foto : Document Teropongsenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kasus kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua merupakan akibat dari beragam masalah yang tak tertangani. Ini mulai dari sisi perilaku kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, dan bahkan politik.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam diskusi penanganan KLB campak dan gizi buruk Asmat di Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta, Senin (29/1/2018), mengatakan lingkungan di Asmat sangat mudah menularkan penyakit. Nila menjelaskan penduduk yang tinggal di atas rawa-rawa dan merupakan sebuah muara. Jika air laut pasang maka air rawa akan naik dan memasuki rumah dengan membawa berbagai kuman.

Nila menyebutkan persoalan ketersediaan pangan juga menjadi masalah di mana penduduk lokal hanya mengonsumsi umbi-umbian yang ditanam secukupnya. Permasalahan juga terjadi pada fasilitas kesehatan seperti pembangunan rumah sakit yang dibangun tidak sistematis dengan mendahulukan ruang rawat inap tanpa menyediakan air dan listrik.

"Nggak mungkin kesehatan mengatasi ini sendiri. Perlu ketahanan pangan di sini, kita perlu infrastruktur," ucap Nila.

Menteri Sosial Idrus Marham yang juga sudah mengunjungi Asmat beberapa waktu lalu mengatakan masalah geografis dan belum adanya infrastruktur memadai juga menjadi kendala. Selain itu, akses sanitasi dan air bersih juga sangat memengaruhi kesehatan di sana.

"Air di sana tergantung hujan. Sumur bor kedalaman 300 meter belum tentu ada air, kalaupun ada air belum tentu sehat," ungkap Idrus.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembangunan Bina Desa Kementerian Dalam Negeri Diah Indrajati mengakui peran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten di Papua dengan otonomi khsususnya tidak berjalan dengan baik. Kemendagri sedang menyiapkan sistem khusus untuk memperbaiki pelaksanaan program pemerintah daerah di Papua dengan melakukan pendampingan pada pemerintahan.

Pemerintah pusat akan mengintervensi dengan melakukan pengawasan pada pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah di Papua agar pelayanan publik tersedia dan berjalan dengan baik. (Ant/icl)

tag: #gizi-buruk  #kementerian-kesehatan  #menteri-sosial  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

TKN Akan Gelar Nobar Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 19 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bakal menggelar acara nonton bareng sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Acara itu akan digelar secara sederhana bersama ...
Berita

Kemenhub Catat Arus Mudik-Balik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan pergerakan secara nasional angkutan arus mudik-balik Lebaran 2024 mencapai 242 juta orang. Kemenhub menilai pelaksanaan ...