Berita

Gizi Buruk di Asmat, Politisi Nasdem Minta Pemerintah Evaluasi Dana Otsus

Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Rabu, 31 Jan 2018 - 14:45:54 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

18NASDEM-IrmaSuryaniChaniago.jpg

Irma Suryani Chaniago (Sumber foto : Document Teropongsenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyarankan agar pemerintah melakukan beberapa langkah strategis dalam menangani Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk yang melanda masyarakat suku Asmat, Papua saat ini.

"Yang pertama Pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan harus segera berkoordinasi dengan Pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah awal memberikan bantuan pangan, mengirim SDM kesehatan dan obat-obatan," ujar Ketua DPP Partai Nasdem itu di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (31/01/2018).

Kedua, lanjut politisi Nasdem, Pemerintah harus segera mengevaluasi dan mengaudit dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini diterima oleh Pemda.

"Karena selama ini dana tersebut tidak jelas peruntukan juga distribusinya. Itu bisa dilihat dari output yang dicapai dari dana Otsus tersebut. Jangankan pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan saja tidak ada perubahan. Rakyat masih miskin, kesehatan masih buruk dan pendidikan belum memadai," sindirnya.

Untuk diketahui juga, kata dia, Langkah presiden Jokowi yang menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua sebenarnya dalam rangka memutus mata rantai ketertinggalan yang dialami masyarakat Papua dalam berbagai aspek selama berpuluh-puluh tahun lamanya.

"Untuk memperbaiki kesejahteraan dan ketertinggalan itulah Presiden bekerja keras membangun infrastruktur jalan disemua wilayah," puji dia.

Karena, menurutnya, tanpa infrastruktur jalan yang memadai tidak mungkin sebuah wilayah bisa maju apa lagi sejahtera. "Bahan pokok dan obat-obatan sulit didapat dan sudah pasti dampaknya harga bahan pokok dan obat-obatan menjadi mahal," tandasnya.

Disamping itu, kata dia, KLB di Asmat, Papua juga tidak terlepas dari minimnya berbagai fasilitas penunjang bagi para tenaga medis maupun tenaga penyuluh lainnya.

Namun, lanjut dia, minimnya fasilitas tersebut perlahan-lahan mulai dipikirkan Jokowi dengan memulai dan menggencarkan pembangunan infrastruktur.

"Daerah yang terisolir otomatis SDM kesehatan enggan berada disana
Selain keselamatan, kesulitan air bersih dan listrik serta insentif yang tidak memadai membuat dokter dan paramedis enggan tinggal disana," katanya.

Irma juga menghimbau agar masyarakat dan para politisi khususnya tidak gampang mengumbar pernyataan yang tendensius terhadap langkah atau kebijakan yang dibuat pemerintahan Jokowi khususnya soal infrastruktur.

"Makanya saya bilang! Cuma politisi yang tidak cerdas saja yang bilang pembangunan infrastruktur harus melihat dampak ekonominya dulu. Justru dengan adanya infrastruktur maka ekonomi akan tumbuh. Meski demikian tidak bisa juga pembangunan infrastruktur selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi secara langsung, karena pemerataan pembangunan untuk rakyat tidak boleh dibargain. Kesejahteraan akan meningkat jika infrastruktur jalan dari dan kesatu wilayah dapat ditempuh dengan mudah dan aman," tegasnya. (icl)

 

tag: #gizi-buruk  #komisi-ix  

Bagikan Berita ini :