JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPP Partai Hanura, Inaz Nasrulah Zubir menilai,putusan PTUN Jakarta yang pada hari ini, Selasa (26/6/2018), mengabulkan gugatan kubu Daryatmo-Suding tidak serta merta membuatkepemimpinan Oesman Sapta Odang (Oso) di DPD menjadi ilegal.

Menurut dia, DPP Hanura dibawah komando Oso tetap merupakan kepengurusan sah.

Hal ini disampaikan Inaz menanggapi keputusan PTUN Jakarta yang pada hari ini, Selasa (26/6/2018), mengabulkan perkara gugatan kubu Daryatmo-Suding dengan gugatan perkara TUN No. 24/G/2018, tanggal 22 Februari 2018, tentang pembatalan SK Menkumham No. M.MH-01.AH.11.01.

"Putusan PTUN ini tidak mengalihkan kepemimpinan partai kepada Daryatmo, melainkan kembali ke SK No. M.HH.22.AH.11.01 dimana Ketua Umumnya adalah OSO dan Sekjen adalah Suding," kata Ketua Fraksi Hanura di DPR itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Namun, menurut dia, yang perlu digaris bawahi adalah Suding selaku Sekjen tidak pernah hadir di DPP Hanura.

"Maka dia dianggap berhalangan hadir, dan berdasarkan PO No. 07/2016 tentang Tata Cara Kerja Organisasi DPP Partai Hanura, maka tanda tangan Sekjen dapat digantikan oleh salah satu Wasekjen yang ditunjuk oleh Ketua Umum," terang Inaz.

Selain itu, tambah Inaz, putusan PTUN tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Karena Menkumham dan DPP Hanura masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, sehingga SK Menkumham No. M.MH-01.AH.11.01 masih sah berlaku, dimana Ketua Umum adalah Dr. Oesman Sapta dan Sekjen adalah Hary Lotung," pungkasnya. (Alf)