JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dihadapan DPR pada Juni lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan melemah pada tahun 2018 sebesar Rp13.400 dan hingga kisaran Rp13.700-14.000 di 2019.
Namun, belum habis tahun 2018, rupiah sudah melampaui kisaran Rp14.000–Rp14.400.
ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik) bersama Lembaga CBA (Lembaga Center for Budget Analysis) menilai, dibalik melemahnya rupiah yang terus keluar melampaui batas kisaran yang dikatakan Sri Mulyani membuatnya keluar dari batas kesadaran dirinya yang mengatakan bahwa dibalik lemahnya rupiah, Negara untung sebesar Rp8 Triliun.
"Tapi sebetulnya PLN rugi dan harga sembako naik melampau batas seperti telor," sindir Adri Zulpianto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/07/2018).
Tak hanya itu, lanjut dia, ALASKA menilai, bahwa untung Negara yang dikatakan Menteri Keuangan tersebut membuktikan tingkat kecerdasan Sri Mulyani kali ini melampaui batas.
"Sehingga kecerdasan tersebut seperti menghilangkan fakta bahwa Negara berada pada kerugian yang nyata," sembur Adri.
Pada kenyataanya, lanjut dia, meskipun lemahnya rupiah berdampak pada penambahan pendapatan Negara, namun akibat melemahnya rupiah membuat BI pun turut turun tangan mendorong agar rupiah kembali menguat dengan menggelontorkan uang sebesar Rp18 Triliun untuk Intervensi pada pasar sekunder.
Sementara, di pasar primer yang bukan dalam konteks intervensi BI telah mengeluarkan dana sebesar Rp42 triliun.
Sedangkan, dilain sisi, kata dia, Cadangan Devisa (Cadev) Negara sejak tiga bulan terakhir mengalami penurunan sebanyak USD 5,1 Miliar dari bulan April sebesar USD 124,9 Miliar dan pada akhir Juni menjadi sebesar USD 119,8 Miliar.
"Parahnya, akibat pelemahan rupiah yang melampaui kisaran Menteri Keuangan, membuat PLN sebagai BUMN justru merugi sebesar Rp6 Triliun karena biaya operasional yang tembus hingga Rp10 Triliun, hal ini terjadi karena disetiap pelemahan rupiah sebesar Rp100, maka biaya produksi PLN meningkat sebesar Rp1,3 Triliun," ungkapnya.
Dengan demikian, kata dia, konsekuensinya, laba yang didapatkan oleh PLN akan berkurang, sehingga bukan tidak mungkin apabila berkurangnya laba PLN, maka tarif listrik bagi rakyat pun akan kembali dinaikkan seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya ketika laba PLN merosot 71,67% dari sebesar Rp. 15.6 Triliun menjadi Rp. 4,42 Triliun.
Dari kemerosotan laba PLN, ALASKA menilai bahwa pelemahan rupiah pun berimbas pada biaya untuk bertahan hidup yang terus meningkat.
Misalnya, kata Adri, kenaikan harga telur pun sudah mengawali efek lemahnya rupiah yang kemudian akan kuat berimbas pada kenaikan harga di sector industry makanan. Kemudian menyusul pada kenaikan sector manufaktur dan ritel dalam negeri yang mengandalkan bahan produksinya dari sector import.
"Maka dari itu, ALASKA menilai bahwa Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah gagal menjaga perekonomian dalam negeri, karena selama ini Sri Mulyani terlalu focus berhutang dan mengimport dari luar negeri ketimbang mengembangkan ekonomi dalam negeri dengan menggencarkan eksport barang jadi dan mengembangkan sumber daya alam dalam negeri dengan harga yang tidak diberi murah kepada Negara lain," sindirnya.
"Selain itu, kami menilai bahwa kegagalan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan selama ini ditengarai karena terlalu focus membuat kebijakan ekonomi dalam negeri lebih menguntungkan bagi Negara lain ketimbang menguntungkan sector ekonomi dalam negeri yang dapat menguntungkan bangsa dan Negara Indonesia," pungkasnya. (Alf)
