Berita

Santunan Korban Meninggal, Komisi VIII: Dana 15 Juta Tidak Layak

Oleh Mandra Pradipta pada hari Selasa, 07 Agu 2018 - 11:51:09 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

40ccae9f82814e2d220b6ebcfa4f33e946_600x400.jpg.jpg

Ilustrasi korban meninggal akibat gempa Lombok (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menilai, santunan Rp 15 juta kepada ahli waris korban meninggal akibat gempa bumi di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak layak.

Harusnya, kata Sodik, pemerintah menggelontorkan dana lebih ke ahli waris dengan cara mencari dana sumber lain diluar APBN dan APBD.

"Ya memang tidak layak angka 15 juta," kata Sodik kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Kendati demikian, politisi Gerindra ini juga maklum, lantaran dana yang dikeluarkan pemerintah bukan hanya kepada korban meninggal saja.

"Kita juga maklum selain untuk dana kematian, ada dana untuk pengungsi, dan nanti untuk rehabilitasi," tandasnya.

Diketahui, ahli waris korban meninggal akibat gempa bumi di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat santunan sebesar Rp 15 juta. Menurut rencana, santunan diserahkan hari ini, Selasa (7/8/2018).

Menteri Sosial Idrus Marham menyampaikan hal itu di sela-sela rapat rencana aksi cepat tanggap bencana, di ruang utama Kantor Gubernur NTB, Mataram, Senin (6/8/2018) malam. 

Rapat dipimpin oleh Menko Polhuka Wiranto, dan diikuti oleh Mensos Idrus Marham, Gubernur NTB TGB Zainul Majdi, dan pihak terkait.

Wiranto mengatakan, rapat tersebut membahas penajaman atau mengefektifkan hari-hari ke depan terkait dampak bencana gempa 7,0 SR, yang mengguncang wilayah Lombok, Bali dan Sumbawa. 

Wiranto menyampaikan keberadaanya di NTB merupakan perintah presiden untuk memimpin aksi cepat dan tanggap darurat bagi para korban. Maka yang perlu dilakukan adalah berkoordinasi serta bertindak cepat.

"Segera tetapkan siapa mengurus apa dan dengan cara apa," ujarnya.

Sementara itu, Mensos Idrus Marham menjelaskan hal yang perlu segara dilakukan adalah mengatasi rasa trauma dan kepanikan masyarakat, terlebih kepanikan itu terkait dengan isu tsunami yang akan terjadi dan menimpa masyarakat.

"Padahal itu semua tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harus kita pulihkan segera," kata Idrus.

Diketahui, sebelumnya, update Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut korban luka dan meninggal dunia akibat gempa yang mengguncang wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Gempa berkekuatan 7 Skala Richter tersebut telah mengakibatkan ratusan orang mengalami luka-luka dan puluhan lainnya meninggal dunia.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melansir, jumlah korban meninggal dunia mencapai 98 orang.

“Perkembangan terkini terdapat jumlah korban meninggal tambahan 7 orang ditemukan di Kabupaten Lombok Barat sehingga total korban 98 orang meninggal dunia. Dimana 96 di Lombok dan 2 orang di Bali," kata Sutopo kepada awak media di kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (6/8/2018). (Alf)

tag: #komisi-viii  #dpr  #gempa-bumi  #partai-gerindra  #kementerian-sosial  

Bagikan Berita ini :

Kemendagri RI
advertisement