JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kementerian Keuangan memastikan tidak ada jatah pemberian dua mobil kepada menteri. Namu membenarkan menteri dapat jatah mobil cadangan diluar satu mobil dinas.

"Untuk Menteri boleh satu mobil jabatan, dan apabila diperlukan mobil cadangan masih dimungkinkan untuk ditambah satu lagi," ujar Arif Baharudin, Juru Bicara Kementerian Keuangan di Jakarta, Sabtu (25/4/2015).

Menurut Arif, mobil cadangan itu untuk mengantisipasi seandainya mobil dinas menteri mengalami gangguan atau kerusakan seperti mogok atau ke bengkel. Sehingga mobilitas Menteri yang sangat tinggi tidak terganggu.

"Mobil cadangan itu hanya untuk Menteri dan setingkat menteri," papar Arif Baharudin. Semua itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 yang menyebabkan polemik di masyarakat.

Dia menegaskan PMK yang beredar sejak 14 April 2015 itu diterbitkan untuk memberikan standar mobil jabatan kepada Menteri dan Pejabat lain yang belum diatur, sehingga standar mobil jabatan untuk mobil dan pejabat lain tidak beragam.

"Sebagai ilustrasi, eselon satu hanya boleh dapat satu mobil jabatan dengan spesifikasi sedan 2.500 CC empat silinder, tidak boleh lebih," jelasnya. Spesifikasi mobil yang diatur adalah untuk kategori tertinggi.

Sehingga dalam pelaksanaannya boleh dilakukan pengadaan dengan spesifikasi di bawahnya. Keluarnya PMK ini tidak berarti serta merta Kementerian atau Lembaga dapat melakukan pengadaan mobil jabatan, karena mereka bisa menggunakan mobil yang masih ada.

Namun, apabila diperlukan pengadaan mobil jabatan, harus mengacu pada PMK 76/PMK/06/2015. Pengadaan mobil jabatan tersebut tetap mengacu pada kebutuhan dan ketersediaan anggaran pada masing-masing instansi.

"Selain itu, dengan adanya peraturan ini diharapkan pengadaan kendaraan jabatan ke depannya akan menjadi lebih proporsional. Sehingga mobil dinas, dapat terjaga dengan baik," ujar Arif.(ris/dsb)