Kemarin (27/4/2015) hingga hari ini saham-saham BUMN berguguran di lantai bursa. PT Waskita Karya (WK) terpaksa dihentikan transaksinya karena harga sahamnya ambruk. Padahal WK baru saja mendapat persetujuan DPR untuk melakukan privatisasi dengan menjual sahamnya melalui rights issue, bersama 2 BUMN lainnya.

Langkah blunder pemerintah dan komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN tersebut telah menyeret ambruknya saham-saham BUMN lainnya. IHSG terjun bebas dalam zona merah setelah semua saham BUMN dan sektor perbankan terjungkal.

Saham Mandiri terjungkal hingga hari ini, demikian juga dengan saham Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI juga terjungkal. Tidak hanya saham BUMN, bank BCA juga terjungkal dalam zona merah hingga hari terseret oleh ambruknya saham saham BUMN. BUMN lain seperti PGN, Semen Indonesia juga ambruk dalam zona merah.

Mengapa saham saham BUMN ambruk? (1) Bagi-bagi jabatan mulai dari menteri hingga direksi BUMN kepada tim sukses, akibatnya BUMN diurusi oleh orang-orang yang tidak kompeten dan tidak kredibel. (2) Bagi-bagi proyek diantara oligarki penguasa dengan memanfaatkan belanja BUMN. (3) Kondisi BUMN sendiri yang sudah kritis, sementaara saham saham BUMN Indonesia tinggal beberapa persen lagi akan berada dibawah penguasaan swasta secara mayoritas.

Sementara faktor pemicu ambruknya saham BUMN adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) yang selanjutnya diikuti dengan rights issue yang dipandang oleh pelaku usaha sebagai bentuk intervensi negara terhadap pasar. Langkah Pemerintah dan DPR memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dinilai oleh pelaku pasar sebagai akal-akalan pemerintah untuk mengintervensi pasar sekaligus bagi-bagi anggaran dengan DPR.

Sisi lain publik tahu bahwa sesungguhnya pemerintah tidak memiliki kemampuan melakukan PMN. Mengapa? Target pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak tercapai, akibatnya target fiskal tidak tercapai karena target kenaikan pajak 40 persen mustahil jadi kenyataan. Sebaliknya, penerimaan pajak pemerintah merosot tajam, terlihat dalam kwartal I 2015. Dengan demikian fiskal Indonesia sekarat dan tidak memiliki uang untuk PMN.

Faktor lain yang tidak kalah berbahaya adalah faktor politik. Kredibilitas pemerintahan Jokowi dan kabinetnya menciptakan pesimisme dikalangan pelaku usaha, terutama karena (1) Pemerintah tidak membaca apa yang diputuskan (I don't read what I sign); (2) Pemerintah tidak mengerti apa yang diputuskan (I don't understand What I Sign); (3) Pemerintah tidak tahu apa yang diputuskan (I don't Know what I sign).
Bahaya kan???? Ambruk dah!!!.(*)

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.