JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anjloknya penerimaan negara menjadi 13 persen dari biasa sebesar 20-15 persen dalam kurun waktu satu bulan terakhir ini menjadi sorotan serius sejumlah kalangan, terlebih DPR.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Nasir Djamil mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggung jawab dengan kondisi perekonomian saat ini yang semakin buruk.

"Ya kesalahan ada di presiden, kan kewenangan semuanya ada pada dia (presiden), sekarang Jokowi lah yang harus bertanggung jawab semuanya," ketus Nasir pada TeropongSenayan, Jumat (1/5/2015).

Nasir menyarankan agar Presiden Jokowi segera melakukan perombakan kabinet, terutama mengganti tim ekonominya lantaran dalam enam bulan ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

"Ya kalau merasa tidak tepat ya diganti, masalah dalam negeri aja tidak bisa diselesaikan dengan baik apa lagi masalah di luar negeri," katanya.

Sebelumnya, Poltracking merilis survei yang menyatakan tingginya persentase kurang puasnya masyarakat atas keadaan ekonomi Indonesia saat ini. Sebanyak 42,7 persen menyatakan sangat kurang puas, kemudian 12,9 persen menyatakan sangat tidak puas.

Hal tersebut disebabkan karena tingginya harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan masyarakat, sesuai dengan hasil survei yang menanyakan persoalan pokok yang dialami masyarakat.

Sebanyak 58,8 persen dari responden menjawab harga-harga pokok yang mahal menjadi masalah yang paling utama. Munculnya isu reshuffle, terutama untuk tim ekonomi Presiden Jokowi pun kian santer terdengar karena kondisi tersebut.(yn)