JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi II dari Fraksi Nasdem Tamanuri menyayangkan adanya jual beli blanko KTP elektronik seperti yang diungkap oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal menurutnya ada sejumlah daerah yang kekurangan blanko KTP elektronik.

"Itu yang kita sayangkan. Kita wanti-wanti di satu tempat kekurangan blangko KTP, di pihak lain sekarang ini justru diperjual belikan," kata Tamanuri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Yang perlu diteliti, kata dia, dari mana asal belangko E-KTP tersebut, karena blangko ini sudah diperjualkan secara bebas.

"Kalau tadi Pak Mendagri mengatakan lebih kurang 10, apa benar 10? Karena tempat penjualannya kan di Pramuka situ. Kalau dia di tempat seperti di mall atau pertokoan, bisa kita deteksi. Kalau ini kan engga, di pasar Pramuka. Kita tau semua pasar Pramuka kondisinya," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar pendataan DPT oleh KPU dan Bawaslu diperpanjang kembali untuk menghidari adanya pemilih ganda di Pemilu 2019.

"Yang kita harapkan tak seperti itu. Makanya diperpanjang lagi untuk menghindari pemilih ganda yang selama ini terjadi. Dengan adanya ini, menimbulkan tanda tanya lagi. Tapi kita harus berupaya semaksimal mungkin baik pemerintah atau masyarakat, dan pada pemilu nanti kita bersama mengawasinya," kata Tamanuri.

Menurut Tamanuri tidak menutup kemungkinan, blanko KTP elektronik tersebut di jual di tempat lain selain Pasar Pramuka dan situs jual beli Tokopedia. Oleh karena itu, Komisi II sedang mempertimbangkan untuk panggil pihak Tokopedia untuk mencari tahu jual beli blanko tersebut.

"Iya nanti, kalau perlu kita lihat sampai di mana, kan tadi dikatakan pimpinan kita akan lihat bersama sama. Kita engga bisa menjamin hanya 10. Katanya ada 1 orang bapaknya dulu pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan kemudian dia pensiun bawa itu, ya kita gak bisa menjamin. Banyak sekali pertanyaan," tegasnya lagi.

Sebelumnya Kementeran Dalam Negeri menemukan adanya praktik jual beli blanko KTP elektronik. Penjualan Blanko tersebut salah satunya ditemukan di situs jual beli online Tokopedia. Direktur Jenderal Kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, pelaku penjuaan blanko tersebut kini sudah terlacak. (ahm)